TRIBUNNEWS.COM - Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai supporting system Parlemen Indonesia senantiasa memberikan dukungan kepada anggota DPR dalam memaksimalkan perannya dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Mengingat, parlemen memiliki peranan strategis untuk memastikan implementasi dan tercapainya tujuan TPB.

Salah satu bentuk dukungan diberikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara United Cities and Local Government (UCLG) Asia Pasifik dan Sekretariat Jenderal DPR RI tentang Penguatan Peran Parlemen dalam Percepatan SDGs. Penandatanganan MoU ini  diwakili Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Damayanti dan Sekretaris Jenderal UCLG-ASPAC Bernadia Irawati Tjandradewi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/8/2021).

“Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah dan DPR tidak bisa berjalan masing-masing, karena itu kita mulai dari meningkatkan awareness anggota bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah," ujar Damayanti yang akrab disapa Maya.

Maya menjelaskan, DPR memiliki peran strategis dalam aspek pembangunan berkelanjutan melalui fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi. Dalam hal ini, parlemen bertugas untuk memastikan target-target SDGs menjadi prioritas pembangunan di tingkat nasional, provinsi maupun kabutapen/kota bisa dipenuhi.

Senada, Kepala Biro Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Setjen DPR RI Endah Tjahjani Dwirini mengatakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa peran parlemen. Karena itu, kolaborasi Setjen DPR RI dengan UCLG-ASPAC ini merupakan political will untuk mendorong implementasi 17 Goals Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Endah menambahkan, lingkup kerja sama tersebut akan meliputi penguatan kapasitas anggota DPR dan tenaga ahli mengenai TPB dalam upaya pengintegrasian target TPB ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Kegiatan ini juga akan memfasilitasi training dan knowledge sharing antar anggota DPR agar memudahkan anggota DPR melalukan pengawasan implementasi SDGs dalam program kerja pemerintah dari tingkat pusat hingga ke daerah," terang Endah.

Diharapkan, parlemen dapat berkontribusi dan berperan aktif dalam terwujudnya Sustainable Development Goals sebagai salah satu fokus pembangunan nasional dan bentuk komitmen Indonesia untuk keberhasilan pencapaian Agenda 2030 di tingkat global. Terlebih lagi, Indonesia merupakan salah satu negara pertama di Asia Pasifik yang berhasil menerjemahkan tujuan pembangunan perubahan itu ke dalam RPJMN.

Untuk diketahui, UCLG-ASPAC merupakan asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah di Asia Pasifik, dengan misi mendukung otonomi daerah dan memperkuat kapasitas pemerintah kota dan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pembangunan berkelanjutan dan inklusi sosial. (*)