TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah kembali membatasi akses masuk internasional terhadap sejumlah negara yang kasus Covid-19 varian Omicron-nya tinggi.

"Omicron sangat cepat daya tularnya, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah. Batasi akses masuk terhadap WNA yang berasal dari negara yang  sudah jelas tinggi lonjakan kasusnya. Pemerintah tidak perlu ragu-ragu dalam mengambil kebijakan untuk menekan kasus" katanya dalam keterangan media, Kamis (20/01/2022).

Pemerintah melalui Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi  mengatakan sampai saat ini sudah ada 882 kasus Omicron di Indonesia.

Netty Prasetiyani yang juga legislator dapil Jawa Barat VIII ini juga berharap pemerintah tegas dalam menerapkan karantina untuk WNA dan WNI yang datang dari luar negeri. "Perbaiki pelaksanaan karantina, mulai dari penerapan prokesnya hingga fasilitas untuk karantina bagi WNA dan WNI. Setiap kebijakan yang diambil harus berbasis saintifik dan mempertimbangkan saran ahli. Karantina yang tidak serius dan sekadar memenuhi kewajiban tidak akan efektif dalam mencegah transmisi Omicron" ungkapnya.

Pemerintah kata Netty juga harus mempercepat capaian 70 persen target vaksinasi primer yang wajib dituntaskan oleh pemerintah sebagai bentuk pelindungan bagi rakyat.

"Saat ini cakupan vaksin primer dosis lengkap 1 dan 2 baru sekitar 50 persen,  vaksin untuk lansia pun masih di bawah target. Vaksin primer ini menjadi kewajiban bagi pemerintah sebelum menyelenggarakan vaksin booster. Pemerintah juga harus memasifkan tes acak di masyarakat. Testing, tracing dan treatment merupakan satu paket dalam menghadapi Omicron" katanya.

"Pemerintah melalui kemenkes juga harus menyiapkan regulasi dan juklak vaksin booster agar tidak menimbulkan kebingungan pada saat daerah dan faskes memulai program tersebut. Skema booster seperti homolog dan heterolog harus tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Presiden sudah menyebutkan bahwa vaksin booster gratis untuk rakyat" tambahnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini juga berharap pemerintah harus memperbaiki tata kelola komunikasi publik dan policy marketing dalam setiap kebijakan penanganan pandemi.

"Satgas penanganan Covid-19 di bawah BNPB harus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat serta tokoh agama dalam mengkampanyekan protokol kesehatan yang saat ini mulai kendor. Pencegahan dengan kepatuhan pada 3-5M akan sangat efektif ‘mencegat’ penularan wabah di titik hulu" sebutnya.

"Pemerintah harus menyiapsiagakan seluruh sistem, kapasitas, dan pelayanan kesehatan di daerah untuk melakukan surveilans 3T; testing, tracing, dan treatment yang benar. Terakhir, pastikan tidak ada penyimpangan dan moral hazard pada setiap kebijakan/regulasi dan penggunaan anggaran penanganan pandemi karena keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi" katanya.(*)