TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia secara resmi membuka Sidang Ke-6 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) yang berlangsung mulai 30-31 Mei 2023, di Lido, Bogor, Jawa Barat (Jabar). 

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas kehadiran delegasi Ketua Parlemen dan Anggota Parlemen se-ASEAN (AIPA) ke Indonesia. 

Ia mengatakan, teman yang diusung dalam gelaran internasional kali ini adalah “Supporting Inclusive Economic Growth Through Drug Free”. 

Menurutnya, tema yang diusung kali ini dapat dimaknai dalam dua perspektif, yaitu pertama, perspektif dampak negatif penyalahgunaan narkoba yang meluas terhadap ekonomi. 

“Penyebaran narkoba yang massif tidak hanya mengancam ideologi bangsa, tetapi juga memberikan dampak kepada bagaimana kita ingin membangun manusia yang seutuhnya. Karena dengan manusia yang kuat akan berdampak pada produktivitas yang akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap aspek sosial, keamanan, dan politik,” ungkap Gobel saat membuka pertemuan secara virtual, di Jakarta, Selasa (30/5/2023). 

Lanjut Gobel, pihaknya juga memberikan contoh adanya penelitian yang menunjukkan kerugian ekonomi Amerika Serikat (AS) yang mencapai hampir 740 miliar dolar AS per tahun akibat dari penyalahgunaan narkoba. 

“Sedangkan di Indonesia diperkirakan kerugian mencapai Rp 74,4 triliun dengan peningkatan narkoba tiap tahunnya,” ucap Gobel, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (31/5/2023). 

Kedua, kata Gobel, dapat dimaknai dari perspektif sebaliknya, yaitu terus mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba. 

“Bahkan, kita juga perlu untuk mengembangkan pendidikan, pertumbuhan yang mendorong penciptaan kesempatan lapangan kerja, akses pada peluang ekonomi, dan pencegahan kemiskinan kronis,” katanya. 

Dalam konteks ASEAN, Gobel mengatakan, laporan PBB menyebutkan bahwa konflik dan perang berdampak pada peningkatan produksi narkoba yang menghambat tercapainya ekonomi inklusif. 

“Maka dari itu, dalam pertemuan ini, diharapkan dapat menghasilkan kerja sama dan menemukan solusi untuk menghadapi ancaman penyalahgunaan narkoba, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di ASEAN,” ujarnya. 

Politisi Fraksi Partai Nasdem itu menekankan, pembangunan inklusif dan strategi memerangi narkoba memiliki keterkaitan. 

Menurutnya, salah satu cara terbaik memerangi narkoba adalah dengan melakukan upaya preventif yang bertujuan untuk mengurangi peredaran narkoba. 

“Dengan demikian, kita dapat fokus pada upaya memerangi narkoba melalui dorongan pembangunan ekonomi yang inklusif. Peran parlemen tidak hanya terbatas dalam fungsi representasi saja, tetapi juga memiliki mandat dalam mendukung kebijakan luar negeri dan berperan dalam diplomasi parlemen untuk menjaga dan mewujudkan kepentingan nasional dan regional,” katanya.