Sementara dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Puan mengatakan DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan untuk menyelesaikan pembahasan 43 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini masih berada dalam Pembicaraan Tingkat I.

Mantan Menko PMK tersebut menyatakan, DPR bersama Pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan pembahasan RUU itu di masa sidang yang tersisa hingga berakhirnya DPR RI periode 2019-2024. Meski begitu, Puan mengingatkan dalam pembentukan suatu UU tentunya terdapat berbagai dinamika dan sudut pandang yang berbeda-beda.

“Namun dinamika tersebut dibatasi oleh norma-norma yang terdapat di dalam UUD NRI 1945. DPR RI bersama Pemerintah juga harus memperhatikan syarat formal pembentukan Undang Undang yang telah menjadi norma dalam keputusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Kemudian untuk fungsi pengawasan, DPR RI mengarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan UU di berbagai bidang untuk dapat meningkatkan kinerja Pemerintah dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat kemajuan pembangunan.

“DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian di tengah masyarakat, antara lain persiapan penyelenggaraan ibadah Haji Tahun 2024, kenaikan harga pangan dan sembako, tumpang tindih regulasi dan penyelesaian masalah pertanahan,” papar Puan.

“Pengurangan emisi karbon dari bahan bakar fosil, ancaman risiko cuaca panas ekstrem, persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak (pilkada) bulan November 2024, dan tekanan perekonomian global pada kondisi moneter dan fiskal,” lanjut cucu Bung Karno itu.

Puan menambahkan, AKD DPR terkait harus memberikan atensi khusus pada persiapan dan pelaksanaan Tahapan Pilkada serentak Tahun 2024 yang tahapannya sudah mulai dilaksanakan.

“Pemilu serentak yang akan dilaksanakan ini, merupakan suatu tahapan penting kedepan, untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang selaras masa pemerintahannya,” sebut Puan.

Lebih lanjut, Puan menjelaskan mengenai fungsi diplomasi parlemen yang akan dilakukan DPR pada masa persidangan ini. DPR RI mengagendakan serangkaian kegiatan, baik bilateral, regional, maupun internasional.

“Antara lain penyelenggaraan Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum pada tanggal 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua Bali, yang merupakan bagian dari Sidang The 10th World Water Forum,” urai Puan.

“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” sambungnya.

Baca juga: Komisi III DPR RI Dukung Langkah Kepolisian Memburu Sindikat Penjualan Narkoba dalam Kemasan Makanan 

Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, Puan menyebut anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih. Anggota parlemen dunia juga akan memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global.

“Atas nama Pimpinan DPR RI, kami mengundang partisipasi seluruh AKD DPR RI untuk ikut mensukseskan penyelenggaraan Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum,” kata Puan.

Selain agenda Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum, disampaikan Puan, DPR RI juga akan menerima kehadiran delegasi negara sahabat, seperti delegasi Hongkong, delegasi Turki, dan delegasi Rumania.

“Melalui berbagai peran diplomasi, DPR RI ikut berperan dan bertanggung jawab untuk membangun dunia yang lebih baik, membangun tatanan sosial, ekonomi, serta politik yang humanis dan berkeadilan sosial,” tegasnya.