Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketua Komisi VIII DPR Klarifikasi Soal Isu Penghentian Katering untuk Jemaah Haji Asal Indonesia

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengklarifikasi perihal isu penghentian layanan makanan atau katering bagi jemaah haji asal Indonesia.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Ketua Komisi VIII DPR Klarifikasi Soal Isu Penghentian Katering untuk Jemaah Haji Asal Indonesia
Tribunnews.com/Ibriza
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengklarifikasi perihal isu penghentian layanan makanan atau katering bagi jemaah haji asal Indonesia jelang puncak haji 2023.

Ashabul mengatakan, berdasarkan rapat Panja, pada tahun ini DPR melalui Komisi VIII mendorong Kementerian Agama (Kemenag), untuk tetap menyiapkan makanan bagi jemaah haji, baik sebelum maupun sesudah Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

"Jadi gini, DPR telah mendorong agar makanan yang disiapkan baik menjelang Armuzna maupun setelah Armuzna," kata Ashabul saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (26/6/2023).

Ashabul mengungkapkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya memang jemaah tidak diberi makan, tiga hari menjelang puncak haji di Armuzna dan dua hari setelah itu.

Namun pada tahun ini Panja DPR mendorong Kemenag agar menyiapkan makanan untuk para jemaah haji Indonesia.

"Kalau selama ini itu kan tahun-tahun sebelumnya jemaah tidak diberikan makan selama kurang lebih lima hari, tiga hari sebrlum masuk Armuzna dan dua hari setelah Armuzna," ujar legislator PAN itu.

Berita Rekomendasi

"Tahun ini kita dorong agar Kementerian Agama dapat menyiapkan (makanan). Ibarat orang mau pergi berperang kan butuh makan, sebelum puncak haji menuju puncak haji itu kan orang butuh persiapan fisik yang sehat, gizi yang bagus," imbuhnya.

Namun, lanjut Ashabul, terdapat kendala teknis dalam pendistribusian makanan oleh pihak penyedia katering.

Pasalnya, seluruh akses menuju Makkah atau menjelang puncak ibadah haji ditutup.

"Sehingga mobil-mobil truk yang mau mengantar katering itu tidak dapat lagi menjangkau hotelzhotel jemaah. Jadi itu masalahnya teknis," ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi VIII DPR RI meminta hal itu menjadi evaluasi agar di tahun mendatang, makanan siap saji dapat didistribusikan lebih awal kepada para jemaah haji, atau sebelum puncak haji.

Ashabul mengaku telah mengonfirmasi perihal hal tersebut kepada Kementerian Agama RI.

"Kita imbau agar tahun-tahun ke depan makanan siap saji bisa didistribusikan lebih awal," ujarnya.

Baca juga: Wapres Minta Jemaah Haji yang Wukuf Doakan Indonesia Bebas dari Konflik Saat Pemilu

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas