Sedangkan pada 2022, ibadah Haji diikuti 1 juta jemaah, 850 ribu di antaranya dari seluruh dunia. 

"Dengan kondisi ini, seluruh jemaah dari seluruh dunia merasakan dampaknya, termasuk jemaah Indonesia yang jumlahnya terbesar," tutur Indah.

Sama seperti optimalisasi yang dilakukan Saudi, kata dia, Kementerian Agama pun melakukan upaya serupa dengan berusaha untuk memperjuangkan hak jemaah Haji dalam menunaikan rukun Islam ke-5 ini.

"Kementerian Agama sebagai perwakilan negara jelas tidak mengurangi sedikitpun komitmennya untuk membersamai jemaah Haji Indonesia menghadapi situasi yang tidak mudah ini," tegas Indah.

Termasuk tindakan tegas terkait Masyariq Haji yang dipilih pemerintah Saudi sebagai vendor berbagai pelayanan untuk jemaah Indonesia.

Sebagai bagian dari Amirul Hajj Indonesia, ia mengaku bangga melihat tindakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang tegas dalam memperjuangkan hak jemaah tanah air.

"Kami bersyukur menjadi saksi tegasnya Menteri Agama sebagai perwakilan negara yang total menunjukan determinasinya membela hak jemaah Indonesia, hingga jemaah Haji Indonesia mampu melewati kesulitannya," kata Indah.

Melihat layanan terbaik yang diberikan pemerintah Indonesia, ia mengaku sangat bersyukur.

Namun di sisi lain, ia merasa miris melihat masih banyak jemaah asal negara lain yang terlantar karena keterbatasan fasilitas yang mereka peroleh.

"Hal yang sangat disayangkan masih banyak jemaah Haji dari negara lain yang masih terlantar dikarenakan situasi yang ada," papar Indah.

Membandingkan dengan apa yang dialami beberapa jemaah dari negara lain yang masih terlantar, Indah menekankan bahwa dirinya dan Amirul Haj Indonesia lainnya menyaksikan secara langsung komitmen Kementerian Agama dalam melayani dan mengatasi  situasi yang kurang kondusif.

"Kami Amirul Hajj Indonesia menyaksikan sebagai negara dengan jemaah terbesar, Kementerian Agama mampu menunjukkan marwah Indonesia untuk meringankan beban jemaah akibat situasi yang tidak kondusif ini," tegas Indah.

Menurutnya, Kementerian Agama tidak hanya sigap meminimalisir dampak masalah, namun juga dampak dari keterlambatan yang menghasilkan konsekuensi pada pembayaran Dam.

"Para Alim Ulama yang disertakan Kementerian Agama sigap berijtihad dalam disiplin Fikih merumuskan hasil yang meringankan beban jemaah, hingga tidak terganggu kekhusyukan ibadahnya," tutur Indah.