TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyelenggaraan ibadah Haji 1444 Hijriah/2023 Masehi merupakan momen yang penting bagi Arab Saudi, karena merupakan tahun pertama normalisasi musim Haji.

Setelah dicabutnya pembatasan usia dan pemberlakuan protokol pandemi virus corona (Covid-19).

Jumlah jemaah pun kini berada pada kisaran 2 juta dari seluruh dunia.

Namun angka tersebut masih di bawah angka terakhir jumlah jemaah sebelum pandemi yang mencapai 2,6 juta jemaah.

Dari capaian 77 persen jemaah dari seluruh dunia, Kementerian Agama (Kemenag) mencatatkan capaian yang sangat baik karena mampu memperjuangkan kuota hingga mencapai 229.000.

Amirul Hajj Perempuan 2023, Indah P Nataprawira mengatakan bahwa Kementeria Agama telah melakukan upaya terbaik dalam memperjuangkan hak para jemaah Haji.

Capaiannya bahkan melebihi angka yang dicapai sebelum pandemi Covid-19.

"Ini melampaui 100 persen jumlah jemaah dari masa sebelum pandemi di kisaran 221.000 jemaah," jelas Indah, kepada wartawan, Sabtu (1/7/2023).

Ia pun mengakui bahwa perjuangan ini tidak mudah, karena diperlukan sinergi kuat antara Indonesia yang diwakili Kementerian Agama dan Arab Saudi yang diwakili Kementerian Haji dan Umrah.

"Tentu bukan usaha yang mudah, faktor hubungan berkeseimbangan antar dua pemerintahan turut menjadi penentunya," kata Indah. 

Baca juga: Hadiri Pertemuan Antarmenteri, Menag Yaqut: Kami Berbagi Pengalaman Penyelenggaraan Haji

Indah menekankan bahwa Indonesia telah melihat upaya Arab Saudi dalam mengoptimalkan kembali penyelenggaraan ibadah Haji.

"Di tahun pertama normalisasi jumlah jemaah ini, kami saksikan pemerintah Saudi Arabia sebagai tuan rumah sedang menyesuaikan diri kembali," papar Indah.

Hal itu karena setelah menjalani situasi darurat pandemi selama 3 tahun, banyak instrumen penyelenggaraan Haji yang harus dikembalikan performanya ke kondisi semula. 

Perlu diketahui, penyelenggaraan Haji pada 2020 hanya diikuti 1.000 jemaah domestik atau di dalam Saudi, lalu 2021 diikuti 60.000 jemaah domestik.

Sedangkan pada 2022, ibadah Haji diikuti 1 juta jemaah, 850 ribu di antaranya dari seluruh dunia. 

"Dengan kondisi ini, seluruh jemaah dari seluruh dunia merasakan dampaknya, termasuk jemaah Indonesia yang jumlahnya terbesar," tutur Indah.

Sama seperti optimalisasi yang dilakukan Saudi, kata dia, Kementerian Agama pun melakukan upaya serupa dengan berusaha untuk memperjuangkan hak jemaah Haji dalam menunaikan rukun Islam ke-5 ini.

"Kementerian Agama sebagai perwakilan negara jelas tidak mengurangi sedikitpun komitmennya untuk membersamai jemaah Haji Indonesia menghadapi situasi yang tidak mudah ini," tegas Indah.

Termasuk tindakan tegas terkait Masyariq Haji yang dipilih pemerintah Saudi sebagai vendor berbagai pelayanan untuk jemaah Indonesia.

Sebagai bagian dari Amirul Hajj Indonesia, ia mengaku bangga melihat tindakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang tegas dalam memperjuangkan hak jemaah tanah air.

"Kami bersyukur menjadi saksi tegasnya Menteri Agama sebagai perwakilan negara yang total menunjukan determinasinya membela hak jemaah Indonesia, hingga jemaah Haji Indonesia mampu melewati kesulitannya," kata Indah.

Melihat layanan terbaik yang diberikan pemerintah Indonesia, ia mengaku sangat bersyukur.

Namun di sisi lain, ia merasa miris melihat masih banyak jemaah asal negara lain yang terlantar karena keterbatasan fasilitas yang mereka peroleh.

"Hal yang sangat disayangkan masih banyak jemaah Haji dari negara lain yang masih terlantar dikarenakan situasi yang ada," papar Indah.

Membandingkan dengan apa yang dialami beberapa jemaah dari negara lain yang masih terlantar, Indah menekankan bahwa dirinya dan Amirul Haj Indonesia lainnya menyaksikan secara langsung komitmen Kementerian Agama dalam melayani dan mengatasi  situasi yang kurang kondusif.

"Kami Amirul Hajj Indonesia menyaksikan sebagai negara dengan jemaah terbesar, Kementerian Agama mampu menunjukkan marwah Indonesia untuk meringankan beban jemaah akibat situasi yang tidak kondusif ini," tegas Indah.

Menurutnya, Kementerian Agama tidak hanya sigap meminimalisir dampak masalah, namun juga dampak dari keterlambatan yang menghasilkan konsekuensi pada pembayaran Dam.

"Para Alim Ulama yang disertakan Kementerian Agama sigap berijtihad dalam disiplin Fikih merumuskan hasil yang meringankan beban jemaah, hingga tidak terganggu kekhusyukan ibadahnya," tutur Indah.

Ia pun menyoroti kekecewaan terhadap Masyariq Haji yang dipilihkan pemerintah Saudi untuk memenuhi kebutuhan jemaah Indonesia.

Terkait hal itu, kata dia, Menag Yaqut telah menindaklanjuti keluhan itu dengan melakukan pertemuan dengan Menteri Hajidan Umrah Saudi Dr Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah.

"Terkait adanya kekecewaan terhadap pelayanan Masyariq yang disodorkan pemerintahan Saudi Arabia, Menteri Agama Indonesia telah melakukan pertemuan dengan Menteri Haji Saudi Arabia," kata Indah.

Baca juga: Haji 2023: Pemerintah diminta evaluasi penyedia layanan setelah jemaah mengeluh soal makanan

Telah terjadi kesepakatan untuk memberikan kompensasi bagi setiap ketidak nyamanan jemaah Indonesia akibat situasi dan kualitas pelayanan yang tidak maksimal di berbagai sektor.

Mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi hingga sanitasi.

Hal ini secara teknis akan ditindak lanjuti oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief.

"Disepakati bahwa untuk detailnya, pemerintah Indonesia diminta untuk menulis secara resmi detail pelanggaran Masyariq Haji yang terkait. Inti dari pertemuan itu pun mencatatkan evaluasi agar pelayanan buruk Masyariq Haji Saudi Arabia tidak terulang lagi," tegas Indah.

Ia pun berharap seluruh umat Islam selalu saling menjaga dan mendukung saudara-saudara yang tengah menyempurnakan rukum Islam ke-5.

"Semoga warga dan umat Islam Indonesia membersamai para saudaranya yang sedang beribadah Haji dengan doa untuk memparipurnakan Rukun Islam kelimanya," jelas Indah.

Dirinya juga meminta masyarakat untuk menghilangkan pikiran negatif terhadap layanan ibadah Haji.

Karena menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Agama telah sangat serius dalam melayani warganya yang menunaikan ibadah Haji di tanah suci, hingga akhirnya para jemaah ini bisa kembali ke tanah air dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta.

"Kesampingkan sudut pandang tendensius, karena di tanah Haromain ini, negara hadir melalui Kementerian Agama, memperjuangkan hak dan melayani warganya melewati berbagai situasi hingga dikembalikan ke tengah keluarganya dengan sehat, selamat dan meraih kemabruran," pungkas Indah.