"Sewaktu muda dulu sering berkelana jalan kaki. Biasanya justru waktu malam sampai kembali pagi," kata dia.

Semua itu seperti menjadi bekal yang tak disadari, untuk perjalanan paling jauh dalam hidupnya.

"Kulo pasrah kemawon kalih Gusti Allah. (Saya pasrah saja sama Allah). Tahun lalu mungkin memang belum waktunya, tahun ini Insyallah," ucapnya.

Berangkat Meski Pakai Kursi Roda

Di sudut lain, 'Mbah' Darso warga Boyolali, Jawa Tengah bersiap dengan caranya sendiri. 

Kalau Mbah Dalimin melatih kaki, Mbah Darso melatih keikhlasan. 

Kondisinya tak sekuat Mbah Dalimin. Mbah Darso mengalami stroke dan kini harus menggunakan kursi roda. 

Namun secara medis, ia dinyatakan memenuhi syarat istitha’ah—mampu secara kesehatan untuk berhaji.

Sosok dengan 13 cucu ini mendaftar haji pada 2017, tak lama setelah pulang dari umroh.

"Dulu mendaftar karena pengin sendiri. Selesai umrah tak lama daftar haji," kata Darso kepada Tribunnews, Kamis (30/4/2026).

Sejatinya, panggilan untuk berhaji datang beberapa tahun lalu. 

Namun pandemi Covid-19 membuat rencana itu tertunda. Waktu berjalan, usia bertambah, kondisi fisik berubah.

Pagi, pada 2023 lalu, tak akan hilang dari ingatannya begitu saja.

Mendadak ia terjatuh. Badannya tak bisa bergerak dan harus membuatnya dibopong oleh anaknya.

Betapa terkejutnya, beberapa jam berselang matanya terbuka dan ternyata ia terbaring di rumah sakit.

Sejak saat itu, keinginan berhaji yang dulu begitu menggebu seakan tersimpan di sudut hati. 

Bukan sirna, hanya tak sempat terlintas, karena seluruh pikirannya tersita untuk satu hal: bertahan, merawat kesehatan, dan menerima kenyataan.

Hari-hari pun dijalani dengan pasrah, menerima takdir apa adanya. 

Namun takdir pula yang kemudian berbalik mendukung. 

Di usia 84 tahun, dalam kondisi menggunakan kursi roda, panggilan itu akhirnya datang juga. Darso akan terbang pada 9 Mei 2026 mendatang.

Sesuatu yang dulu terasa mustahil, kini benar-benar menjadi nyata: kesempatan berhaji meski di senja usianya.

Jika Dalimin berjalan sendiri, Mbah Darso justru akan menempuh perjalanan ini bersama anaknya. 

Sang anak akan mendampingi, mendorong kursi roda, sekaligus memastikan setiap rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.

Nardiman, -putra Darso, mendaftar haji pada 2017 lalu bersama sang istri dan sejatinya baru akan berangkat pada 2029 mendatang.

"Setelah panggilan haji datang, anak-anak berembuk musyawarah, dan diputuskan harus ada yang mendampingi, jadilah saya yang ikut," kata Nardiman.

Dengan keputusan bersama adik-adiknya (putra mbah Darso lainnya), Nardiman pun harus merelakan sang istri untuk berangkat sendiri nantinya.

Satu hal yang sama dari keduanya, biaya haji Darso juga dibantu oleh anak-anaknya. 

Di tengah lima bersaudara, putra ketiga Darso yang telah mapan mengambil peran penting dengan membantu pembiayaan keberangkatan orang tua. 

Di sinilah dua kisah itu bertemu. Di tengah segala keterbatasan—usia yang kian senja, kondisi fisik yang menurun, serta panjangnya penantian—ada satu hal yang tetap sama: kehadiran anak-anak yang memilih berbakti dengan cara paling nyata.

Bagi Dalimin, langkah kecil di pagi hari adalah simbol keteguhan. Bagi Darso, kursi roda bukan penghalang untuk memenuhi panggilan.

Dan bagi anak-anak mereka, perjalanan ini adalah bentuk bakti yang tak lagi diucapkan dengan kata-kata, melainkan diwujudkan dalam tindakan.

Pengelolaan Dana Haji

Di balik keberangkatan para jemaah lansia seperti Mbah Dalimin dan Mbah Darso, ada sistem yang bekerja menjaga agar harapan mereka tetap mungkin diwujudkan.

Sebab perjalanan haji di Indonesia bukan perjalanan singkat. Masa tunggu yang bisa mencapai belasan hingga puluhan tahun membuat faktor usia dan kesehatan menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi calon jemaah lanjut usia.

Dalam rentang waktu yang panjang itu, dana yang disetorkan para calon jemaah tidak hanya disimpan begitu saja.

Dana tersebut dikelola agar tetap aman, terjaga nilainya, sekaligus memberi manfaat bagi keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji.

Di Indonesia, pengelolaan dana haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, yang mulai beroperasi penuh sejak 2018 silam.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola dana haji, BPKH memegang peran penting dalam memastikan dana umat tetap aman, likuid, dan memberi nilai manfaat optimal bagi jemaah. 

Melalui pengelolaan yang profesional dan berbasis prinsip syariah, dana haji diupayakan tidak hanya terlindungi, tetapi juga berkelanjutan untuk generasi jemaah berikutnya.

Hingga kini, total dana kelolaan BPKH telah mencapai sekitar Rp180,72 triliun. 

Besarnya dana tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan dana haji di Indonesia.

Kepercayaan itu pula yang terus dijaga melalui tata kelola dan transparansi.  Selama tujuh tahun berturut-turut, BPKH memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari pengelolaan dana tersebut, BPKH juga menghasilkan nilai manfaat yang per 2025 mencapai sekitar Rp12,1 triliun dan di 2026 diproyeksi meningkat lagi.

Nilai manfaat inilah yang kemudian kembali dirasakan jemaah dalam berbagai bentuk layanan dan dukungan penyelenggaraan ibadah haji.

Salah satu dampak paling nyata adalah tetap terjaganya biaya haji agar lebih rasional bagi masyarakat.

Di tengah kenaikan biaya global—mulai dari transportasi, akomodasi, hingga layanan di Arab Saudi—Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 tercatat mencapai sekitar Rp87 juta per jemaah.

Namun melalui optimalisasi nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji, jemaah hanya perlu membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sekitar Rp54 juta.

Selisih sekitar Rp33,2 juta ditutup melalui optimalisasi nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH. 

Ini menjadi bukti bahwa dana haji dikelola secara profesional untuk membantu meringankan beban jemaah

Selain menjaga biaya tetap lebih terjangkau, nilai manfaat pengelolaan dana haji juga dirasakan langsung oleh jemaah dalam bentuk living cost atau uang saku selama berada di Tanah Suci.

Setiap jemaah yang akan berangkat menerima uang saku yang dibagikan saat di embarkasi sebagai bekal kebutuhan operasional selama menjalankan ibadah haji.

Pada musim haji 2026, setiap jemaah menerima living cost sebesar 750 Riyal Arab Saudi (SAR) atau Rp3,4 juta per orang.

Uang tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan harian tambahan maupun pembayaran DAM selama berada di Tanah Suci.

BPKH menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penuh penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan haji.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, memastikan dana jemaah tetap aman, likuid, serta dikelola secara optimal untuk memberikan nilai manfaat yang maksimal.

"Dana haji aman dan siap mendukung penyelenggaraan haji. BPKH tidak hanya memastikan ketersediaan dana, tetapi juga mengoptimalkan nilai manfaat agar memberikan dampak langsung bagi jemaah, khususnya dalam menjaga keterjangkauan biaya haji."

"Setiap dana yang dikeluarkan dilakukan secara terukur, sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik, demi menjaga amanah dan keberlanjutan dana jemaah," jelas Fadlul Imansyah.

Melalui sinergi yang kuat dan komitmen bersama, BPKH optimistis penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M dapat berjalan dengan lebih baik serta memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh jemaah haji Indonesia.

(Tribunnews.com/Tio)