UU KUHAP - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kedua kiri) bersama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait pemberlakuan UU KUHP, UU KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana yang baru di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2026). Konferensi pers tersebut membahas isu-isu krusial dalam pemberlakuan UU KUHP, UU KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana yang baru, di antaranya pasal penghinaan presiden dan lembaga negara, pasal terkait demonstrasi dan perzinahan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN