TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mencium adanya indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam Kecelakaan kapal di Sabak Bernam, Malaysia.

Kapal yang diperkirakan memuat 100 orang WNI itu tenggelam dan telah menelan 62 korban jiwa warga Indonesia (WNI).

"Saudara-saudara kita ini merupakan korban dari TPPO, perdagangan manusia. Ini bukan kejadian yang pertama kali terjadi dan ini sudah beberapa kali," kata Retno di Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Retno menjelaskan pemerintah sepakat untuk melihat akar sumber dari permasalahan ini. Sebab masalah seperti ini akan berulang jika tak ditangani dari hulu.

Senada Menlu, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal menilai situasi saat kapal ditemukan.

Ada indikasi perdagangan manusia dilihat dari muatan yang diangkut oleh kapal itu. Kapal yang tenggelam di lepas pantai barat Malaysia dekat Selat Malaka tersebut dilaporkan mengangkut para imigran gelap asal Indonesia.

"Tapi coba kita jangan fokus kesana dulu. Sekarang yang paling penting ini adalah humanitarian disaster, tragedi," ujarnya.

Iqbal mengatakan pihaknya saat ini lebih menekankan sisi kemanusian dan mendorong agar para korban selamat dapat dipulangkan secepat mungkin. Dia menilai jumlah penumpang melebihi kapasitas kapal dan wajar terjadi kecelakaan. Sebab kapasitas kapal 70 orang namun korban yang ditemukan jumlahnya 82 orang.

"Nakhoda belum ketemu dan kita tunggu mereka pulih dulu untuk investigasi, dan proses investigasi banyak opsinya, bisa di sana, bisa di sini. Investigasi lalu kita kasih mutual legal assistance," kata Iqbal.

Saat ini, Pemerintah Indonesia dan Malaysia diakui akan bekerjasama mencari cara mengatasi masalah ini. Khususnya untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

"Kami berkomitmen untuk melakukan diskusi bilateral dengan Pemerintah Malaysia untuk memastikan insiden seperti ini tidak terjadi lagi pada masa depan," ujarnya.

Untuk diketahui, saat ini jumlah korban yang meninggal ada 62 orang dan 20 orang selamat. Namun dari 62 orang jenazah itu, masih banyak yang belum teridentifikasi. Pasalnya, tim DVI kesulitan untuk identifikasi jenazah, karena banyak jenazah tidak dalam kondisi utuh, sehingga menyulitkan proses.

Kemenlu Indonesia berkolaborasi dengan Pemda untuk mengumpulkan sample DNA. Polda Sumatera Utara, Aceh dan Jawa Timur terlibat dalam kegiatan ini. Tim DVI Polri sendiri sudah diberangkatkan Senin (7/9) lalu untuk ikut membantu. Sementara, 7 jenazah sudah dipulangkan dengan rincian 4 ke Medan dan 3 ke Surabaya. Hari ini, Selasa (8/9) 11 jenazah lain juga sudah dikembalikan ke tanah air.