Soal Shinkansen, Sebaiknya Indonesia Hubungi Swasta Jepang Saja
Banyak kalangan di Jepang sangat kecewa, merasa dikhianati Indonesia gara-gara tender Shinkansen tersebut.
Editor: Johnson Simanjuntak
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Shinkansen atau kereta peluru Jepang sudah diputuskan Indonesia, bahkan sebelum Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bertemu dengan Dubes Jepang, Yasuaki Tanizaki, beberapa waktu lalu, bahwa sistem tender dilakukan Business to Business (B to B), tidak lagi melibatkan pemerintah.
Oleh karena itu pemerintah Indonesia sebaiknya menghubungi swasta Jepang saja.
"Kan sudah diputuskan B to B, jadi ya tak usah hubungi pemerintah Jepang lagi, cukup hubungi swasta Jepang saja bukan?" papar seorang elite Jepang sumber Tribunnews.com sore ini (30/9/2015).
Oleh karena itu dia mempertanyakan pejabat Indonesia yang menemui pejabat pemerintah Jepang, meskipun untuk penjelasan saja.
"Kan sudah diputuskan B to B oleh pemerintah Indonesia, buat apa lagi datang ke Jepang, buat apalagi menjelaskan ke pemerintah Jepang," katanya.
Banyak kalangan di Jepang sangat kecewa, merasa dikhianati Indonesia gara-gara tender Shinkansen tersebut.
"Kepercayaan Jepang terus terang berkurang kepada Indonesia gara-gara kasus Shinkansen ini, benar-benar tidak dapat dipercaya ya, kok bisa begini ya," tekannya lebih lanjut.
Chating di dunia maya di Jepang juga banyak sekali mengecam Indonesia dan merasa dikhianati Indonesia dengan kasus tender Shinkansen ini.
Bahkan banyak sindiran muncul, "Moga-moga tidak jadi kereta peti mati nantinya ya. Ini yang kita takutkan, kasihan orang Indonesia dibuatkan kereta peti mati."
Shinkansen dengan kecepatan di atas 200 km per jam membawa sekitar 1500 orang, kalau mengalami kecelakaan dipastikan ratusan orang akan meninggal dan merupakan musibah nasional apabila hal itu terjadi, ungkap sumber Tribunnews.com itu lagi.
"Jepang sangat tak ingin Indonesia susah di masa depan apalagi sampai muncul tragedi nasional tersebut, dan atau kesulitan perekonomian akibat kemungkinan nantinya muncul masalah terhambatnya proyek dan atau kesulitan keuangan. Namun karena sudah diputuskan siapa pembuatnya ya silakan saja deh," ungkapnya lagi.