Kepemilikan Senjata Indonesia-Jepang Bukan Berarti Hanya Perang
Indonesia dan Jepang bersama dapat mengambil peran dalam stabilitas kawasan Asia Timur
Editor: Johnson Simanjuntak
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Kepemilikan senjata tidak hanya di masa perang tetapi perlu juga di saat damai untuk pertahanan negara.
"Kepemilikan senjata bukan hanya pada saat perang saja tetapi saat damai pun negara perlu persenjataan. Jepang sudah mengubah perundangan nya dan kini dapat kerjasama dengan lebih baik lagi di bidang militer dengan Indonesia," ujar Dubes Indonesia untuk Jepang DR Yusron Ihza Mahendra khusus kepada Tribunnews.com malam ini, Senin (29/2/2016).
Menurutnya, kerjasama tertulis dengan Indonesia di bidang militer dan pertahanan belum lama ini membuka peluang untuk bersama-sama ikut dalam perdamaian dunia.
"Indonesia dan Jepang bersama dapat mengambil peran dalam stabilitas kawasan Asia Timur dalam kaitan dengan laut China Selatan. Kita telah tandatangani MOU bidang pertahanan yang berarti sekaligus sebenarnya dapat mengelaborasi kesepakatan bersama itu demi kestabilan bersama di Asia."
"Dalam kasus laut China Selatan, Jepang sebenarnya bisa aktif bersama Indonesia dan negara-negara ASEAN lain untuk menjaga perdamaian di kawasan Laut China Selatan agar tercipta stabilitas keamanan dunia pada akhirnya," katanya.
Keterkaitan Jepang sangatlah penting di kawasan Asia Tenggara khususnya karena Jepang memiliki banyak kepentingan dan investasi yang cukup besar di banyak negara di ASEAN.
"Perlu diingat pula, kalau kita bicara pertahanan bukan berari bicara perang. Senjata bukan saja terkait perang. Damai pun membutuhkan senjata. Indonesia adalah negara besar dan Jepang dengan teknologi majunya serta modal ekonomi yang kuat dapat saling membantu. Bagaimana kalau keduanya saling bergandeng tangan, akan manis hasilnya bagi kaitan Asia Timur Laut khususnya masalah laut China Selatan," ujar Yusron.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.