PM Abe Sebut "Kasar" Kritik Partai Demokratik dan Partai Komunis Jepang
"Pemerintah selalu dikritik apa pun oleh DPJ dan partai komunis," kata Abe.
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Partai oposisi seperti partai demokratik (DPJ) dan partai komunis bersama-sama bersatu mengritik pemerintah.
Penilaian itu langsung mendapat tanggapan dari Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe.
"Pemerintah selalu dikritik apa pun oleh DPJ dan partai komunis. Itu biasanya dalam politik kita sebut kasar dan kita mesti hati-hati sama mereka," papar Shinzo Abe, Sabtu (11/6/2016), dalam kampanyenya menjelang pemilu majelis tinggi Juli mendatang di Jepang.
Abe mengritik habis semua kritikan dari partai oposisi Jepang tersebut, mulai dari Abenomics sampai kepada keamanan dan aliansi Jepang bersama Amerika.
"Abenomics itu baru berjalan separuhnya. Justru karena kita tahu ada bahaya ekonomi dunia bisa menghambat perekonomian Jepang maka kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ditunda menjadi ke tahun 2019," jelasnya.
Abe juga menekankan bahwa Abenomic itu sedang berada di gigi satu dan dua, belum naik ke gigi ketiga yang lebih cepat.
"Saat ini Abenomics baru jalan di tengah masih harus melewati gigi yang lebih tinggi lagi supaya jalan perekonomian lebih cepat lagi. Olehkarena itu Abenomics benar berjalan dengan baik dan terus akan berjalan lebih baik dari waktu ke waktu," katanya.
Mengenai keamanan serta aliansi dengan Amerika Serikat, Abe menekankan semua itu justru untuk perdamaian.
"Apabila partai oposisi bersatu menentang aliansi dengan Amerika Serikat yang justru dibuat untuk menjaga perdamaian, maka kalau ditentang maka kita akan berada di keadaan sebaliknya dan itu membahayakan Jepang sendiri," lanjutnya.
Pemilu Jepang untuk memilih anggota majelis tinggi Jepang akan dilakukan bulan Juli mendatang. Dari sekarang para tokoh partai sudah mulai kampanye satu sama lain, terutama partai oposisi untuk menjatuhkan dominasi mayoritas pemerintah yang saat ini dipegang partai liberal (LDP) dengan jumlah kursi sekitar 60% di Jepang.