TRIBUNNEWS.COM, ANKARA - Sebuah kantor berita Turki telah menerbitkan sebuah pernyataan dari Militer Angkatan bersenjata bahwa pasukan militer telah berhasil mengendalikan situasi keamanan dan menguasai pemerintahan dari tangan pelaku kudeta militer.

Kantor berita The Dogan agency melaporkan bahwa militer tengah menguasai wilayah di negeri itu.

Militer pun dilaporkan memastikan akan melakukan tindakan yang sesuai konstitusional, demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan, untuk memastikan bahwa aturan hukum sekali lagi memerintah di negara itu."

"Semua perjanjian internasional dan komitmen akan tetap kami pegang teguh. Kami berjanji bahwa hubungan baik dengan semua negara-negara dunia akan terus kami jalin."

Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim mengatakan kelompok dalam militer di Turki telah terlibat dalam kudeta tersebut.

Binali Yildirim mengatakan kepada televisi NTV: "memang benar bahwa ada upaya kudeta."

Yildirim tidak memberikan rincian, tapi mengatakan Turki tidak akan pernah membiarkan setiap "inisiatif yang akan mengganggu demokrasi."

Sebelumnya, jet militer terdengar terbang di atas ibukota, Ankara.

Laporan media mengatakan ambulans terlihat di depan markas militer di Turki.

"Kami sedang mengatasi kemungkinan sebuah percobaan kudeta. Kami tak akan membiarkan hal ini terjadi," kata Yildirim kepada stasiun televisi NTV lewat telepon.

Pemerintah Turki pun telah mengklaim sudah berhasil menggagalkan upaya kudeta militer menyusul baku tembak dan ledakan di ibu kota Ankara.

Seorang pejabat senior Turki yang tak mau disebutkan identitasnya kepada kantor berita Associated Press mengatakan, semua pejabat pemerintah masih mengendalikan kementerian mereka.

Sebelumnya, Nuh Yilmaz, juru bicara dinas intelijen Turki (MIT), kepada CNN Turk menegaskan, upaya kudeta telah digagalkan dan menambahkan panglima angkatan bersenjata Jenderal Hulusi Akar sudah mengendalikan situasi.

Upaya kudeta ini dimulai pada Jumat (15/7/2016) malam, setelah militer mengeluarkan pernyataan telah mengambil alih kekuasaan untuk mengembalikan aturan dan demokrasi di negeri itu.