TRIBUNNEWS.COM, ANKARA - Sekelompok elemen militer Turki mengumumkan telah menguasai negeri itu pada Sabtu (16/7/2016) malam dan langsung memicu bentrokan berdarah di Istanbul dan Ankara.

Fotografer AFP melaporkan telah menyaksikan tentara menembaki warga yang berkumpul di dekat salah satu jembatan Selat Bosphorus di Istanbul.

Sementara itu, kantor berita Anadolu mengabarkan, gedung parlemen Turki di Ankara diserang dengan menggunakan bom.

Pada malam yang sama, Presiden Recep Tayyip Erdogan yang terlihat sangat terkejut muncul di televisi dari lokasi yang tak diketahui dan menegaskan bahwa dia masih berkuasa serta berjanji akan menghukum para pelaku percobaan kudeta.

"Saya yakin para pelaku kudeta ini tidak akan berhasil," kata Erdogan lewat aplikasi FaceTime.

Situasi di Turki ini langsung memicu kewaspadaan internasional, sementara sumber di kantor presiden mengatakan sebuah jet F-16 menembak jatuh sebuah helikopter yang digunakan para pelaku kudeta.

Lembaga penyiaran publik TRT mengatakan, militer telah mengumumkan pemberlakuan jam malam dan undang-undang darurat dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kelompok yang menamakan diri "Dewan untuk Perdamaian di Tanah Air".

Pemerintah Turki, Sabtu (16/7/2016) dini hari waktu setempat, mengklaim sudah berhasil menggagalkan upaya kudeta militer menyusul baku tembak dan ledakan di ibu kota Ankara yang menewaskan sedikitnya 17 orang.

Seorang pejabat senior Turki yang tak mau disebutkan identitasnya kepada kantor berita Associated Press mengatakan, semua pejabat pemerintah masih mengendalikan kementerian mereka.

Sebelumnya, Nuh Yilmaz, juru bicara dinas intelijen Turki (MIT), kepada CNN Turk menegaskan, upaya kudeta telah digagalkan dan menambahkan panglima angkatan bersenjata Jenderal Hulusi Akar sudah mengendalikan situasi.

Sejumlah reaksi dari pemimpin dunia pun muncul menanggapi kudeta militer di Turki.

Sekretaris-Jenderal Persatuan Bangsa-bangsa Ban Ki-Moon telah menyerukan tenang. PBB adalah mencari untuk memperjelas situasi.

Presiden AS Barack Obama mendesak semua pihak di Turki untuk kembali mendukung pemerintah yang sah "dipilih secara demokratis".

Obama dan Menteri luar negeri John Kerry, yang di Rusia untuk pembicaraan di Suriah, menyuarakan agar "semua pihak mendukung pemerintah yang dipilih secara demokratis di Turki, mereka juga diminta untuk menahan diri dan menghindari kekerasan atau pertumpahan darah".