TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan tidak semua pendapat negara lain benar dalam memandang persoalan HAM di Papua dan Papua Barat.

Ia pun mengapresiasi pernyataan diplomat muda Indonesia Nara Masista Rakhmatia di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

"Harus di-counter luar biasa karena banyak hal yang tidak tepat yang diutarakan itu. Tidak semua yang disampaikan oleh pihak luar negeri itu benar adanya. Apa muatannya," kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Dalam sidang umum itu, Negara-negara Kepulauan Pasifik mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat. Delegasi dari Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Tonga, semuanya menyatakan keprihatinan atas kondisi di Papua itu.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, mengatakan, dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Papua Barat terkait dengan keinginan daerah itu untuk merdeka.

 Saat mendapat giliran berbicara, Rakhmatia menyebut negara-negara kepulauan di Pasifik itu telah mengganggu kedaulatan nasional Indonesia.

Menurut Wiranto, pemerintah sedang melakukan upaya yang terbaik bagi Papua. Hal itu ditunjukkan dengan perbaikan di sejumlah struktur sepeti bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

Wiranto menuturkan Pemerintah pun tak jarang bertolak ke Papua untuk meninjau pembangunan yang terjadi di sana.

"Kunjungan pejabat Papua pun dapat diukur, sekarang lebih sering. Presiden pun sudah empat kali ke sana," ujar Wiranto.

Penulis: Lutfy Mairizal Putra