TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendorong Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memutuskan hubungan diplomatik dengan Mynmar.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan alasannya karena masih terjadinya tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingnya di Mynmar.

Tragedi kemanusian yang tak beradab terus berulang di Myanmar terkait dengan etnis Rohingya, imbuh Dahnil Simanjuntak, sampai detik ini Myanmar yang mengaku telah mengusung demokrasi dengan tokoh peraih Nobel perdamaian Aung San Syu Kyi sebagai ikon.

"Pada faktanya, telah menjadi negara yang niradab, melalui pembiaran bahkan Diduga dengan sengaja melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya," ujar Dahnil Simanjuntak kepada Tribunnews.com, Minggu (20/11/2016).

Dahnil Simanjuntak menegaskan, Indonesia adalah negara yang mengusung kemanusian yang adil dan beradab dan mengedepankan hak azasi manusia perlu bersikap terang dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar.

Karena itu, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut hubungan diplomatik dengan Myanmar.

Bahkan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah meminta duta besar Myanmar meninggalkan Indonesia.

"Karena apa yang dilakukan pemerintah Myanmar tidak mencerminkan negara beradab, dan bertentangan dengan prinsip dasar Indonesia Yakni Pancasila," tegas Dahnil.

Pengusiran Duta Besar Myanmar penting dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada dunia sikap tegas Indonesia terhadap negara yang mengabaikan HAM dengan melakukan pembantaian etnis. (*)