TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembatalan kunjungan pimpinan partai National League for Democracy di Myanmar, Aung San Suu Kyi, ke Indonesia bukan hanya terjadi karena rekomenndasi dari pemerintah Myanmar.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah Indonesia juga menyarankan hal serupa.

Kepada wartawan di kantor Wakil Presiden  Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016), Jusuf Kalla mengatakan salah satu pertimbangan pemerintah adalah konflik yang tengah meningkat di Rakhine State Myanmar antara etnis Rohingya yang mayoritasnya beragama Islam dan warga asli Myanmar.

"Ada masalah di Rakhine kan, (menyankut) Rohingya," kata Kalla.

Pemerintah khawatir kehadiran Aung San Suu Kyi dapat memicu aksi penolakan oleh kelompok-kelompok yang bersimpati terhadap penderitaan yang dialami oleh etnis Rohingya yang mayoritasnya beragama Islam itu.

"Jangan lagi memperbesar lah masalah dalam negeri. Kalau datang kemudian demo besar-besaran juga tidak bagus," ujarnya.

Etnis Rohingya adalah orang-orang yang dibawa oleh pemerintah Kolonial Inggris dari Bangladesh ke Myanmar, saat negeri tersebut masih berada di bawah jajahan Inggris.

Baca: Suu Kyi Tunda Lawatan ke Indonesia Khawatir Didemo soal Rohingya

Akibat sejumlah kasus, antara etnis Rohingya dan penduduk asli yang didukung pemerintah Myanmar, terlibat konflik.

Hal tersebut memicu eksodus besar-besaran terhadap etnis Rohingya dari tanah mereka sendiri.

Konflik tersebut juga memicu simpati luas dari dunia internasional, terutama dari umat Muslim.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negri, Abudrrahman Mochammad Fachir, mengatakan kunjungan perempuan pemenang nobel perdamaian itu mendadak dibatalkan.

Kata dia pihak Myanmar yang mengajukan pembatalan tersebut dikarenakan kondisi internal Myanmar.