Ini Sejumlah Kesepakatan dari Hasil Pertemuan PM Jepang dengan Jokowi
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe, Minggu (15/1/2017) sore di Istana Kepresidenan Bogor.
Penulis: Hasanudin Aco
Beberapa hal lain yang dibahas kedua negara ialah mengenai permintaan Indonesia untuk pembukaan rute penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta menuju Los Angeles via Tokyo, kerja sama dalam konteks _two plus two_ antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara, dan peningkatan kerja sama di bidang ekonomi di mana termasuk di dalamnya rencana pembangunan Pelabuhan Patimban.
Selain itu, keduanya juga bersepakat untuk membahas mengenai pengembangan Blok Masela, diskusi awal pembangunan jalur kereta api Jakarta-Surabaya serta rencana kerja sama pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau terdepan Indonesia. Mengakhiri keterangannya, dalam perayaan 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang pada tahun depan, Presiden Joko Widodo dan PM Shinzo Abe telah menentukan tema teknologi modern bagi perayaan tersebut.
"Tahun depan Indonesia dan Jepang akan merayakan 60 tahun hubungan diplomatik dan kita sepakat bahwa tema bagi perayaan tersebut adalah teknologi modern. Kita juga ingin mendorong agar Jepang juga meningkatkan kerja sama maritim dengan negara-negara IORA (Indian Ocean Rim Association) di mana Indonesia menjadi ketua IORA saat ini," tutupnya.
Dalam keterangannya, sebagai sesama negara maritim, PM Shinzo Abe sendiri memandang bahwa kerja sama di bidang maritim dengan Indonesia merupakan prioritas yang paling utama. Jepang juga akan secara aktif mendorong kerja sama di bidang keamanan laut dan pengembangan pulau-pulau terpencil di Indonesia.
"Jepang akan secara aktif mendorong kerja sama di bidang keamanan laut dan pengembangan di pulau-pulau terpencil di Indonesia melalui Forum Maritim Indonesia-Jepang yang dibentuk pada bulan Desember yang lalu," terang Abe.
Selain itu, PM Shinzo Abe juga mengungkapkan kesepakatan di bidang pemberantasan terorisme yang berhasil dicapai kedua negara. Pemerintah Jepang percaya bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di mana generasi mudanya penuh akan harapan.
"Di tengah penyebaran paham terorisme di Asia, maka kami sepakat bahwa Jepang akan bekerja sama dengan Indonesia yang merupakan negara besar dengan mayoritas penduduknya muslim moderat agar dapat terwujud masyarakat di mana generasi mudanya sangat memiliki harapan," ujarnya.
PM Shinzo Abe dan Akie Abe disambut disambut Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di halaman Istana Kepresidenan Bogor sekitar pukul 16.00 WIB. Kehadiran PM Jepang ini disambut dalam upacara resmi kenegaraan.
Selain itu, sebanyak 200 pelajar dari SDN Polisi 4, Bogor, Jawa Barat, juga berdiri membentuk barisan untuk menyambut mereka. Mengenakan pakaian adat dari 34 provinsi di seluruh Indonesia, para pelajar tersebut mengibarkan bendera Indonesia dan Jepang sebagai tanda persahabatan.
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo kemudian menyambut langsung dan menyalami PM Shinzo beserta istri. Keduanya kemudian berjalan untuk mengikuti upacara kenegaraan.
Setelah melakukan pemeriksaan pasukan, Presiden Joko Widodo memperkenalkan para menteri dan delegasi yang hadir pada acara penyambutan tersebut. Hal yang sama turut dilakukan PM Shinzo Abe.
Mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong.