TRIBUNNEWS.COM, KAIRO - Faksi-faksi yang bertikai di Libya menyepakati sebuah peta jalan sementara yang dimediasi Mesir untuk mengakhiri perpecahan yang terjadi sejak 2011.

Peta jalan dimulai dengan pembentukan satu komite bersama guna merundingkan rekonsiliasi dan pemilihan pada Februari 2018, seperti dilaporkan Reuters, Rabu (15/2/2017).

Persetujuan tersebut dibuat setelah usaha-usaha diplomatik oleh Mesir selama berbulan-bulan dan berpuncak pekan ini dengan kunjungan oleh Fayez Seraj, perdana menteri pemerintahan dukungan PBB di Tripoli dan Khalifa Haftar, seorang panglima militer dukungan faksi-faksi di bagian timur Libya.

Kedua orang itu bertemu dengan para perwira militer Mesir secara terpisah dan telah diagendakan untuk bertemu bersama dalam satu sesi pada Selasa (14/2/2017) malam tapi gagal karena perbedaan-perbedaan pada menit-menit terakhir.

Namun, tiga sumber Mesir yang terlibat dalam pembicaraan mengatakan bahwa Seraj dan Haftar telah sepakat untuk menghormati persetujuan itu kendati masih ada ketegangan.

"Kedua pihak telah bersepakat. Saya ragu mengenai implementasinya karena suasana di antara mereka, tegang tetapi kami berharap akan terjadi sebaliknya," kata salah satu sumber tersebut.

Khawatir terhadap penyebaran militan Negara Islam di Irak danSuriah (ISIS) dari negara tetangganya di sebelah barat, Mesir telah membuat langkah untuk menstabilkan Libya sebagai prioritas.

Kairo juga telah menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan dalam beberapa bulan terakhir dengan mengajak para politisi Libya dari timur dan barat.

Kepemimpinan Pemerintahan Perjanjian Nasional (GNA) yang berkedudukan di Tripoli, Dewan Kepresidenan, terdiri atas sembilan anggota untuk mewakili kawasan-kawasan geografis yang berbeda dan kelompok-kelompok politik di dalam Libya