TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Korea Utara terus menentang klaim terkait kematian kakak tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, 3 Februari 2017 lalu.

Polisi Diraja Malaysia telah mengonfirmasi bahwa Kim Jong Nam, sang kakak, tewas akibat diracun di Terminal 2 Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Malaysia.

Namun hal itu ditentang oleh pihak Korea Utara, yang selama ini masih menyebut korban sebagai 'Kim Chol', berdasarkan identitas paspornya.

Mantan Duta Besar Korea Utara untuk PBB Ri Tong Il meyakini 'Kim Chol' justru tewas akibat serangan jantung, bukan racun seperti yang telah dikonfirmasi.

"Kami mendapat informasi bahwa Kim Chol menderita penyakit jantung dan memang tidak bisa melakukan perjalanan tanpa pengobatan khusus," kata Ri Tong Il.

Ri Tong Il juga mengutip hasil autopsi yang dilakukan otoritas Malaysia, yang menyebut 'Kim Chol' tewas akibat gagal jantung.

"Ada obat-obatan diabetes dan tekanan darah tinggi ditemukan di dalam barang-barang bawaannya," kata Ri Tong Il.

Ri Tong Il bahkan mengatakan pernyataan soal adanya penggunaan gas racun saraf VX untuk membunuh 'Kim Chol' hanyalah cerita karangan pihak Korea Selatan.

"Bagaimana bisa Korea Selatan tahu soal penggunaan zat kimia mematikan dari awal, saat kita semua belum tahu soal itu?," ucapnya lagi.

Jumat ini, seorang pria asal Korea Utara bernama Ri Jong Chol yang ditahan terkait kematian Kim Jong Nam dibebaskan dan akan dipulangkan ke Korea Utara.

Menurut Jaksa Agung Malaysia Mohamed Apandi Ali, Ri Jong Chol tidak divonis sanksi apapun lantaran kurangnya bukti keterlibatan Ri Jong Chol dalam kasus tersebut.

Mohamed Apandi Ali juga mengatakan Ri Jong Chol akan dideportasi, sebab ia tidak memiliki dokumen perjalanan yang valid.

Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan pihaknya tak peduli jika Korea Utara tak mengakui hasil autopsi otoritas Malaysia atas jenazah Kim Jong Nam, kakak tiri Kim Jong Un.

Menurut Ahmad Zahid Hamidi, hal itu tak mengubah fakta yang didapat oleh otoritas Malaysia dari proses autopsi tersebut.

"Semua sudah diperiksa. Seharusnya Korea Utara bersikap profesional dan menghormati Pemerintah Malaysia," ucap Ahmad Zahid Hamidi.

Lagipula, kata Ahmad Zahid Hamidi, mereka yang meragukan hasil autopsi tersebut bisa menanyakannya langsung pada kepolisian dan Menteri Kesehatan.

"Otoritas Malaysia sudah menyelesaikan autopsi serta uji forensik dan bahan kimia," tutur Ahmad Zahid Hamidi lagi.

Cabut Bebas Visa
Malaysia mencabut kebijakan bebas visa untuk Korea Utara terkait kematian kakak tiri pemimpin negara itu, Kim Jong Un.

Mulai Senin (6/3/2017) mendatang, para pelancong dari Korea Utara diwajibkan mengajukan visa untuk memasuki wilayah Malaysia.

Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan langkah itu diambil atas pertimbangan isu keamanan negara terkait kematian Kim Jong Nam, kakak tiri Kim Jong Un.

Terlebih karena kasus ini melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan Korea Utara.

"Kami tidak bisa membiarkan negara dan rakyat Malaysia dalam situasi yang mengancam keamanan dan keselamatan mereka," kata Ahmad Zahid Hamidi.

"Sebagai Menteri Dalam Negeri, saya mengumumkan bahwa mulai Senin mendatang, warga Korea Utara akan diwajibkan mengajukan visa untuk masuk ke negara ini," jelas Ahmad Zahid Hamidi.

Ahmad Zahid Hamidi juga mengatakan pencabutan kebijakan visa itu akan dikonfirmasikan segera pada Departemen Imigrasi Malaysia.

Selain itu, Ahmad Zahid Hamidi pun mengkritik Korea Utara dalam menangani hubungan diplomatik dengan Malaysia terkait kasus Kim Jong Nam.

"Sangat tak pantas Korea Utara menuduh Malaysia telah bersekongkol dengan pihak oposisi mereka. Padahal kami tak ingin bermusuhan dengan siapapun," ucap Ahmad Zahid Hamidi.

Kritik Ahmad Zahid Hamidi ini mengacu pada pernyataan Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia Kang Chol yang menuduh Malaysia bersekongkol dengan oposisi dalam proses penyelidikan kasus. (rvc/Star Online/wly)