TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketegangan di Semenanjung Korea dan Asia Timur memasuki babak baru setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melucuti Korea Utara dengan atau tanpa melibatkan Republik Rakyat China. 

Untuk menekan Korea Utara, Amerika Serikat dan Korea Selatan tengah menempatkan sistem pertahanan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di wilayah perbatasan.

Manuver ini diprotes China yang melihat kehadiran sistem persenjataan THAAD sebagai ancaman bagi mereka. 

Begitu antara lain disampaikan pemerhati Asia Timur, Teguh Santosa, yang sedang berada di Seoul untuk menghadiri Konferensi Wartawan Dunia 2017 yang diselenggarakan Asosiasi Wartawan Korea (JAK).

Konferensi tahunan yang diikuti sekitar 100 wartawan dari 52 negara ini membahas sejumlah isu keamanan internasional dan peranan media dalam meredakan ketegangan. 

China, misalnya, menekan perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di China, terutama yang memberikan dukungan langsung atau tidak terhadap penempatan sistem persenjataan THAAD.

China juga menghentikan kunjungan grup wisatawan dari negara itu ke Korea Selatan. 

"Amerika Serikat dan Korea Selatan telah berkali-kali mengatakan bahwa THAAD hanya dimaksudkan untuk melucuti sistem persenjataan Korea Utara, dan bukan untuk melucuti pertahanan negara lain. Tetapi tentu saja, China punya alasan kuat untuk mencurigai kehadiran sistem pertahanan sekaliber THAAD sebagai ancaman terhadap mereka," ujar Ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Rabu (5/4/2017).

Di sisi lain, sambungnya, Amerika Serikat dan Korea Selatan mengecam bantuan yang selama ini diberikan China kepada Korea Utara, yang memungkinkan Korea Utara mengembangkan sistem persenjataan mereka dan memungkinkan negara itu melakukan serangkaian uji coba beberapa waktu belakangan ini.

"Dilema keamanan ini terjadi karena sejak awal pembicaraan mengenai senjata nuklir Korea Utara hanya melibatkan pihak-pihak yang memilki kepentingan langsung di kawasan itu. Semestinya, negara-negara lain yang memilki reputasi baik dalam pergaulan internasional dan tidak memiliki kepentingan langsung di Semenanjung Korea juga dilibatkan," kata Teguh yang juga dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah . 

"Bagaimanapun, isu keamanan di Semenanjung Korea dan Asia Timur adalah isu keamanan bersama. Kegagalan menangani ketegangan di Asia Timur akan berdampak luas karena ketegangan ini melibatkan negara-negara superpower yang kuat secara ekonomi dan militer," masih kata Teguh.

Pada bagian lain, Teguh mengatakan, sedikit banyak ada peluang peredaan ketegangan di Semenanjung Korea pascapemilihan presiden di Korea Selatan bulan Mei mendatang.

Apabila presiden baru Korea Selatan berasal dari kubu progresif-demokratik, bukan tidak mungkin Korea Selatan akan mengaplikasikan pendekatan yang lebih bersahabat seperti di era Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun.

Namun begitu, masih menurut Teguh, sebesar apapun keinginan pemerintahan baru di Korea Selatan mengaplikasikan pendekatan yang lebih bersahabat, tetap tidak mudah karena Korea Selatan terikat pada berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB terkait nuklir Korea Utara.

Di sisi lain, melihat agresifitas Korea Utara yang diperlihatkan melalui sejumlah ujicoba senjata baru-baru ini, bisa saja ketegangan akan menemui kulminasi dalam waktu yang tidak lama lagi. 

"Imbauan terbaik adalah meminta semua pihak yang terlibat dalam ketegangan ini untuk menahan diri sampai ditemukan upaya penyelesaian yang lebih kredibel dengan melibatkan negara lain dalam pembicaraan," kata Teguh. (*)