TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Belum lama ini disasar serangan teror, Inggris memutuskan untuk melaksanakan pemilu dadakan.

Kamis (8/6/2017) pagi, warga Inggris mulai mengantri di bilik-bilik suara demi memberikan suaranya untuk memilih pemerintahan terbaru.

Sekitar 49,6 juta pemilih yang terdaftar akan menggunakan hak suaranya untuk memilih antara Perdana Menteri Inggris Theresa May atau Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn.

Sebanyak 40 ribu tempat pemilihan suara (TPS) di penjuru Inggris dibuka serentak mulai pukul 7.00 waktu setempat dan ditutup pukul 22.00.

Pemilu ini dinilai penting, sebab 650 anggota parlemen yang terpilih akan bertugas dalam proses pemisahan Inggris dengan Uni Eropa (Brexit).

Menurut hasil jajak pendapat terakhir, Theresa May yang menjadi Ketua Partai Konservatif diprediksi akan secara mudah menang.

Partai Konservatif memimpin perolehan suara dengan selisih 5-12 persen di atas Partai Buruh.

Pemilu ini disebut pemilu dadakan, sebab digelar lebih awal dari jadwal semestinya, yang seharusnya dilakukan pada 2020 mendatang.

Sebelumnya, pemilu terakhir dilaksanakan pada 2015, yang dimenangkan oleh mantan Perdana Menteri Inggris David Cameron.

Setelah David Cameron mundur pada 2016, tepatnya usai hasil referendum menyebutkan bahwa Inggris akan keluar dari Uni Eropa, Theresa May yang menjadi ketua baru Partai Konservatif otomatis menggantikan David sebagai perdana menteri.

Pelaksanaan pemilu yang lebih awal ini sudah disuarakan Theresa May sejak April lalu, yang menurutnya sangat dibutuhkan.

"Jika kita tak melaksanakannya, maka permainan politik pihak oposisi akan terus berlanjut. Kita butuh pemilu sekarang," ucap Theresa May, 18 April lalu. (Time/Reuters)