Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Iklan klinik Dr Katsuya Takasu PhD, pemilik Rumah Sakit Takasu Jepang yang tayang di berbagai stasiun televisi Jepang disebut 'chinpu' (kampungan atau murahan) oleh politisi partai oposisi Partai Demokrat (DPJ) Jepang, Kensuke Onishi.

Dr Katsuya Takasu PhD (72) sang pemilik klinik marah dan menuntutnya ke pengadilan.

"Itu iklan ide dari almarhum istri saya Shizu. Dia yang mengusulkan iklan Yes Takasu Clinic! Jadi kalau orang lain menghina iklan itu, sama juga menghina isteri saya. Tak bisa dimaafkan, saya tentu marah dan menuntut dia ke pengadilan," kata dokter Takasu kepada Tribunnews.com, Sabtu (5/8/2017).

Kasus ini mendapat sorotan luas di masyarakat Jepang, bahkan banyak orang yang ingin melihat sidangnya pertama tanggal 24 Juli lalu di Pengadilan Negeri Tokyo.

Takasu mengatakan jika saja Kensuke minta maaf dia tak akan melanjutkan kasus ini ke pengadilan.

Baca: Kekayaan Dokter Katsuya Takasu Dihabiskan untuk Membantu Orang Susah di Jepang dan Luar Negeri

"Saya berikan waktu untuk minta maaf, eh dia tak lakukan hingga kini ya kita ajukan dia ke pengadilan sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan. Awalnya kita mau tuntut dia 100 juta yen, pengacara saya senang sekali sambil tertawa, kan dia dapat 7 persen kalau berhasil menang. Tapi akhirnya kita tuntut 10 juta yen saja. Bagi saya bukan uang tetapi nama baik istri, saya anggap tercemar gara-gara ucapan dia itu dan Ketua Partai DPJ saat itu Renho harus bertanggungjawab juga dong. Inilah Jepang, Kepala Partai juga harus tanggung jawab. Tapi Renho sudah mengundurkan diri 27 Juli lalu, bagaimana ya?" kata dia.

Selain itu dokter Takasu juga mengakui pengungkapan warga negara Renho mungkin saja ada kaitan dengan tuntutan dia ke pengadilan Tokyo yang sidangnya dimulai 24 Juli 2017.

Renho atau Lien-Fang, politikus partai oposisi terbesar di Jepang yang memiliki dwikewarganegaraan tanggal 19 Juli lalu mengakui dulu sampai dengan September 2016 memiliki dua warga negara, tetapi Oktober 2016 kewarganegaraan Taiwan sudah dilepaskan dan menerima warga negara Jepang.

Padahal Renho terpilih dan dilantik jadi Ketua DPT September 2016 saat masih punya dua warga negara dan dianggap penghianat oleh warga Jepang. Lalu 27 Juli lalu Renho mengundurkan diri.

Di pengadilan Jepang pada awalnya semua yang terlibat harus mengungkap data diri lengkapnya di muka pengadilan dan disumpah. Bila berbohong dapat hukuman sangat berat.

Karena Renho ikut pula dituntut Dokter Takasu, di pengadilan dia harus mengungkapkan data diri lengkapnya.
Dari pada terbongkar tanggal 24 Juli, maka dia mengungkapkan lebih dulu masalah dwikewarganegaraannya melalui jumpa pers 19 Juli 2017.

Pengadilan masih berjalan sampai kini.