TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK - Mahkamah Agung Thailand akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra setelah tidak hadir dalam persidangan di Bangkok, Thailand, Jumat (25/8/2017).

Hari ini seharusnya Yingluck menghadapi sidang pembacaan vonis atas dugaan kelalaian dalam mengawasi program subsidi beras bagi masyarakat desa yang dinilai menghabiskan anggaran negara.

Yingluck yang berkuasa dari 2011-2014 menghadapi ancaman hukuman 10 tahun penjara dan larangan berpolitik seumur hidup, karena kelalaian dalam program subsidi bagi masyarakat desa.

Seorang hakim membacakan pernyataan yang mengatakan bahwa pengacara Yingluck telah memberitahu pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri karena sakit telinga.

Namun Hakim pengadilan tidak percaya alasan tersebut karena verifikasi atau surat keterangan dokter atau medis tidak resmi diberikan.

Untuk itu pengadilan akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Yingluck.

Keberadaan Yingluck tidak segera diketahui, dan menimbulkan spekulasi bahwa ia kemungkinan besar telah melarikan diri dari negara. Meskipun masih belum ada bukti, bahwa ia meninggalkan Thailand.

Atas ketidak-hadiran tersebut,vonis diundur dan akan disampaikan pada 27 September.

Yingluck telah mengaku tidak bersalah, dan menegaskan tuduhan terhadap dirinya sebagai upaya politik mencegalnya. Jika dinyatakan bersalah, dia memiliki hak untuk banding.

Baca: Polisi Mengaku Kesulitan Sita Restoran Milik First Travel di London

Sidang kali ini memasuki babak terbaru selama satu dekade perjuangan oleh elite minoritas untuk menghancurkan mesin politik yang kuat yang didirikan oleh saudara Yingluck, Thaksin Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta 2006 lalu.

Thaksin, yang hidup di Dubai karena melarikan diri atas dugaan korupsi sangat hati-hati dan menghindari mengomentari kasus saudara perempuannya tersebut.

Thaksin adalah sosok yang sangat polarisasi di Thailand dan penggulingannya dipicu pergolakan dan divisi yang telah mengadu mayoritas masyarakat miskin, pedesaan di Utara yang mendukung Shinawatras terhadap royalis, militer dan pendukung perkotaan.

Ketika pemerintah Yingluck mengusulkan amnesti tahun 2013 yang bisa mengampuni kakaknya dan memungkinkan dia untuk kembali tanpa ditangkap, menuai aksi protes demonstrasi jalanan meletus yang akhirnya menyebabkan kematian pemerintahannya dalam sebuah kudeta militer 2014.

Junta militer yang menguasai Thailand telah menutup akses aksi unjuk rasa sejak saat itu, menekan semua perbedaan pendapat dan melarang pertemuan-pertemuan politik lebih dari lima orang.

Seteah lama ditunggu-tunggu keputusan nasib Yingluck datang dan kembali menghidupkan ketegangan.

Takut potensi kerusuhan, pihak berwenang mencoba untuk mencegahnya hari ini, Jumat (25/8/2017) melalui kebijakan kontroversial mengancam tindakan hukum terhadap siapa pun berencana untuk membantu transportasi pendukung Yingluck.

Yingluck juga memposting pesan di halaman Facebook-nya mendesak pengikut untuk menjauh dan tidak turun berdemonstrasi, karena dia khawatir tentang keselamatan para pendukungnya.

Ribuan warga pun berbondong-bondong turun ke jalan ke pengadilan Bangkok, meskipun ribuan polisi mendirikan barikade di sekitar pengadilan.

Prawit Pongkunnut, seorang petani berusia 55 dari kota Timur Laut Nakhon Ratchasima, mengatakan ia datang dengan 10 petani lain untuk menunjukkan solidaritas dengan Yingluck.

"Kita berada di sini untuk memberikan dukungan moral karena dia benar-benar peduli dan membantu kami keluar dari kemiskinan," kata Prawit.

Beras subsidi, janji untuk petani selama pemilu 2011, membantu Yingluck dan Partainya berhasil membawanya ke kekuasaan.

Saat berkuasa, Pemerintahan Yingluck memberi subsidi untuk petani dengan cara membeli hasil pertanian dua kali lipat lebih mahal dari harga pasar.

Berdasarkan skema inilah, jutaan dollar AS dikucurkan ke daerah-daerah pertanian di wilayah utara dan timur laut Thailand, yang merupakan basis pendukung keluarga Shinawatra.

Namun, kebijakan itu mengakibatkan menumpuknya persediaan beras karena pasar enggan membeli beras Thailand.

Alhasil, predikat Thailand sebagai negara pengekspor beras terbesar di dunia tergeser.

Perempuan pertama yang menjadi Perdana Menteri Thailand itu menyatakan kasus yang menjeratnya sepenuhnya berlatar belakang politik.

Dia merasa kasus itu diangkat untuk menyerang keluarganya termasuk kakak kandungnya mantan PM Thaksin Shinawatra.

Yingluck menegaskan, program itu ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani miskin.

Basis pendukung keluarga Shinawatra memang berasal dari daerah pedesaan di bagian utara dan timur laut Thailand.

Wilayah itu telah mengantarkan partai pimpinan Shinawatra memenangi pemilu sejak 2001.

Kemenangan ini mengguncang tradisi politik Thailand yang hampir selalu didominasi kelompok elite dan kerajaan di Bangkok.

Dakwaan korupsi ini menjerat Yingluck setelah junta militer menggulingkannya dua tahun lalu, seusai aksi unjuk rasa panjang yang nyaris melumpuhkan Thailand.(AP/AFP)