Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Bagi Indonesia saat ini yang penting adalah mempromosikan pembangunan ekonomi dan pada saat bersamaan juga memperbaiki lingkungan hidup, disamping demokrasi yang harus dipegang teguh menjalankan kepercayaan masyarakat.

"Bagi Indonesia, saya pikir sangat penting untuk mempromosikan pembangunan ekonomi pada saat bersamaan. Sistem demokrasi ditetapkan sebagai pemerintahan. Sebagai langkah selanjutnya, warga juga diharapkan untuk memperbaiki lingkungan hidup," ungkap mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda saat diwawancarai Yasushi Kudo (59), Ketua Genron yang juga Maret 2012 terpilih sebagai wakil Jepang dalam konferensi Council of Councils (CoC) 23 negara, yang dibentuk oleh Dewan Hubungan Luar Negeri AS (CFR).

"Ini adalah tantangan yang sangat besar bagi negara-negara demokrasi baru seperti Indonesia. Melihat ke belakang, sepuluh tahun pertama membuat sistem demokrasi dengan terburu-buru. Saya melihat Indonesia berhasil dalam waktu singkat dengan waktu yang terbatas memperbaiki, meski masih ada kelemahan di sana," kata Hassan.

"Mulai sekarang, berbicara dengan benar tentang negara ini, kita harus mengembangkan demokrasi, dan saya akan mengangkat suara pula. Apakah sistem demokrasi sedang dikembangkan dalam arah yang benar akan dipertanyakan," ujar Hassan.

"Warga negara sekarang merasa bahwa dibutuhkan uang untuk pemilihan sistem demokrasi dan juga menjadi politik uang. Karena situasi seperti itu, kita harus terus berinovasi dan melakukan reformasi mulai sekarang," kata dia.

"Saya pikir itu adalah tantangan bagi negara demokratis yang sedang berkembang dan negara-negara demokrasi yang maju. Saya pikir itu satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kepercayaan para pemilih terhadap demokrasi," ujarnya.

Indonesia, kata Hassan, memiliki harapan tinggi akan demokrasi juga melakukan hal yang baik, tapi juga pernah melakukan sesuatu yang tidak baik di masa lalu.

Sejauh pengalaman Indonesia, Hassan mengatakan bahwa ini adalah prestasi yang luar biasa bahwa demokratisasi yang lengkap dimungkinkan dalam waktu terbatas sejak rezim militer, rezim absolutis.

Namun, pada saat transisi, dekade pertama adalah membangun sistem demokrasi dengan tegas terlebih dahulu, membangun berbagai sistem yang mendukung demokrasi seperti sistem presidensial, parlemen dan keadilan.

"Kami juga membangun akuntabilitas untuk masyarakat. Apalagi, selama periode antara tahun 1992 dan 2003, konstitusi direvisi empat kali. Hal itu diubah menjadi sebuah Konstitusi yang lebih demokratis," kata dia.

Selain itu, bukan hanya sistem demokrasi yang direformasi, misalnya, pemilihan yang lebih demokratis dipromosikan baik di tingkat nasional maupun lokal.

"Dalam hal pemerintahan nasional, presiden, pemilihan wakil presiden telah digelar tiga kali sejauh ini. Bahkan dalam pemilihan gubernur dan kepala pemerintahan daerah, transisi pemerintahan telah berjalan dengan damai. Hak asasi manusia juga telah dilindungi dan saya pikir mereka telah mencapai prestasi besar di Indonesia," ujar Hassan.

"Saya berbicara tentang globalisasi, tapi ada juga yang negatif pada globalisasi. Sudah pasti sebuah fakta bahwa banyak orang telah memberi kesempatan untuk pertumbuhan, tetapi di beberapa negara atau beberapa orang terpapar situasi bahwa beberapa orang tidak dapat bersaing dalam globalisasi," kata Hassan, Selasa (5/9/2017) saat diwawancarai Yasushi Kudo, Ketua Yayasan Genron yang didirikan Kudo Oktober 2001.