TRIBUNNEWS.COM, BARCELONA - Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy dikatakan menghadapi krisis konstitusional terbesar usai referendum Catalunya mendukung kemerdekaan dari Spanyol.

Pemimpin daerah Catalunya, Carles Puigdemont, ternyata membawa pada dukungan terhadap deklarasi kemerdekaan melalui referendum.

Meski dilarang pelaksanaannya, referendum Minggu (1/10/2017) itu mengantongi 90 persen suara yang mendukung kemerdekaan Catalunya dari Spanyol.

Walaupun referendum sempat diwarnai bentrok, jalanan Barcelona, Catalunya, Senin (2/10/2017), terpantau sepi dan suasana terlihat mendingin.

Namun, hasil referendum dikatakan sejumlah media setempat telah menciptakan keretakan besar antara pemerintah pusat Spanyol dan pemerintah daerah Catalunya.

"Ini bisa menjadi semakin buruk," demikian tulis surat kabar Catalunya, La Vanguardia, dalam sebuah artikelnya.

"Kita sedang memasuki fase di mana berbagai serangan dan aksi protes akan terus terjadi, dengan lebih banyak lagi isu dan penganiayaan," lanjut artikel tersebut.

Komentar Puigdemont soal deklarasi kemerdekaan Catalunya dikatakan seakan mengoper tantangan besar bagi Rajoy, yang sebenarnya punya kuasa konstitusional untuk menyingkirkan pemerintahan daerah tersebut.

Selain itu, hasil referendum yang mendukung kemerdekaan itu juga dinilai akan memperparah situasi panas di Spanyol dan berpotensi mengganggu perekonomian Spanyol.

Di tengah tekanan dari Kepolisian Spanyol, yang berusaha menghambat pelaksanaan referendum, Pemerintah Catalunya mengatakan ada 2,26 juta pemilih yang berpartisipasi dalam referendum.

Hasil referendum diumumkan Puigdemont melalui siaran televisi.

"Di hari yang penuh pengharapan dan penderitaan ini, warga Catalunya telah mendapatkan hak untuk memiliki negara republik yang independen," kata Puigdemont.

"Pihak pemerintah dalam beberapa hari ke depan akan memberikan hasil referendum Minggu ini ke parlemen Catalunya, di mana kedaulatan rakyat berada, sehingga kita dapat menyesuaikannya dengan undang-undang referendum," lanjutnya.

Baca: Brimob dan Sabhara Lakukan Pengamanan Khusus Pengungsi Gunung Agung

Puigdemont juga akan melaporkan pada Uni Eropa bentrok yang melibatkan Kepolisian Spanyol saat referendum dilaksanakan, yang dianggap sebagai "pelanggaran HAM".

Dalam insiden bentrok tersebut, Kepolisian Spanyol menggunakan pentung dan peluru karet untuk mengganggu proses pemungutan suara.

Beberapa pemilih sampai diseret dan disingkirkan secara paksa dan sejumlah kotak suara disita. (Indian Express/Aljazeera)