TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPD Garda NKRI Sumatera Barat mengecam keras sikap yang dilakukan Pemerintah Cina terhadap muslim Uighur di daerah otonom Provinsi Xinjiang yang melarang untuk beribadah.

"Pemerintah otoritas Cina telah melakukan sebuah kebijakan yang mengkerdilkan umat Islam, menutup masjid dan sekolah-sekolah agama dan alasan tidak memiliki izin," kata Ketua Umum DPD Garda NKRI Sumatera Barat, Ramon Hidayat, dalam keterangannya, Selasa (3/10/2017).

Karena kata dia, tindakan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) dan sangat merugikan umat Islam diseluruh dunia, termasuk di Indonesia, khususnya di Sumatera barat.

"Kami meminta kepada pemerintah otoritas Cina untuk bertindak adil dan proporsional terhadap kehidupan beragama dan menghentikan penindasan terstruktur terhadap warganya sendiri,"ujar Ramon.

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar ini juga mendesak kepada pemerintah Indonesia, para pemimpin negara dunia, khususnya negara Islam dan dunia international, untuk menekan pemerintah otoritas Cina agar memberikan hak hidup dan hak menjalankan keyakinan beragama.

"Serta emberikan hak hidup sebagaimana mestinya dilakukan pemerintah suatu negeri terhadap rakyat dan warganya sendiri,"pungkasnya.