TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump dikatakan tidak ingin mengganggu upaya negosiasi damai Israel-Palestina dengan keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Trump dijadwalkan untuk mengumumkan pemindahan kantor Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, Rabu (6/12/2017).

Pemindahan ini sekaligus dimaknai sebagai momen Pemerintah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, demikian menurut seorang sumber di Gedung Putih.

Pengumuman soal perubahan kebijakan ini akan dilakukan di Gedung Putih, Washington, pukul 13.00 waktu setempat.

Sumber yang merupakan seorang pejabat  pemerintahan AS itu mengatakan, pengakuan Pemerintah AS atas Yerusalem memang sudah diperkirakan akan memiliki dampak yang luas.

Namun, langkah itu tidak dimaksudkan untuk menutup kemungkinan bagi warga Palestina untuk tetap mengklaim daerah bersejarah itu sebagai bagian dari wilayah otoritas nasional Palestina.

"Presiden tidak ingin mengganggu proses negosiasi damai yang akan dilakukan nantinya terkait solusi dua negara," kata sumber tersebut.

Solusi dua negara merupakan satu dari sejumlah opsi yang diharapkan bisa menjadi solusi atas konflik Israel-Palestina, yaitu dengan membuat dua negara untuk dua warga.

Proses relokasi kantor kedutaan itu dikatakan akan memakan waktu selama bertahun-tahun, sehingga pelaksanaannya tentu tidak dalam waktu dekat ini.

"Sembari kami melihat bagaimana reaksi pihak-pihak lain (atas relokasi tersebut), kami terus menyusun rencana terkait itu yang sebenarnya belum rampung," kata sumber itu lagi.

"Kami akan berusaha untuk melakukannya secara tepat dan melihat bagaimana reaksi publik setelah kabar soal ini berproses ke depannya," lanjutnya.

Dikatakan Pemerintah AS sudah melihat kekhawatiran atas ancaman terhadap warga AS di luar negeri jika pengumuman soal pemindahan itu dilakukan.

Namun, lembaga-lembaga terkait sudah dilibatkan dalam keputusan tersebut dan siap untuk menyediakan pengamanan ekstra jika diperlukan.

Pemindahan kantor kedutaan ini sudah menjadi rencana prioritas utama Trump dan telah dihebohkan publik sejak Trump mulai menjabat pada Januari 2017.

Padahal, selama ini AS selalu enggan mengakui Yerusalem sebagai bagian dan ibukota dari Israel, sesuai keputusan Kongres AS 1995.

Sejak Bill Clinton memerintah di Gedung Putih, presiden-presiden AS selalu menggunakan kebijakan tersendiri untuk mengundur rencana pemindahan kantor Kedubes AS ke Yerusalem.

Sebab, jika itu dilakukan, dikhawatirkan dapat memicu amarah besar warga Palestina dan negara-negara Arab lainnya.

Perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina Maen Areikat mengatakan Palestina berharap Donald Trump mempertahankan kedubesnya di Tel Aviv.

Menurut Maen Areikat, memindahkan kedubes ke Yerusalem hanya akan mempersulit penyelesaian konflik Israel-Palestina. (ABC News/AFP)