TRIBUNNEWS.COM, Brussel - Di tengah agenda pertemuan Working Group Komisi Eropa bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar memimpin delegasi Indonesia bertemu dengan tiga elemen penting Uni Eropa, di Brussel, Belgia.

Bersama dengan unsur KLHK, Kemenko Perekonomian, Kementan, BPDP, serta KBRI, secara marathon Menteri Siti bertemu dengan Wakil Presiden Parlemen Uni Eropa, Heidi Hautala; Komisioner Uni Eropa bidang lingkungan Karmenu Vella, dan Ketua Persahabatan Parlemen Indonesia-Uni Eropa, Ana Gomes.

Kesempatan ini dimanfaatkan Menteri Siti Nurbaya untuk menjelaskan perspektif lingkungan terkait dengan persoalan sawit paska resolusi sawit parlemen Uni Eropa.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Menteri LHK Siti Nurbaya, Wapres UE Heidi Hautala mengapresiasi berbagai upaya Indonesia untuk memperbaiki pengelolaan kelapa sawit di Indonesia, terutama dalam aspek lahan.

''Selain itu ia juga melihat banyak kemajuan dalam hal penanganan lingkungan, termasuk sampah plastik. Namun begitu masih ada beberapa pekerjaan rumah, seperti monitoring independen SVLK,'' kata Menteri Siti dalam rilis pada media, Selasa (27/3/2018).

Hal senada disampaikan juga Komisioner Karmenu Vella yang membawahi bidang lingkungan.

''Ia menghargai berbagai kemajuan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Namun juga mengatakan kiranya pengambilan keputusan kebijakan impor terkait Uni Eropa, untuk terus diinformasikan,'' kata Menteri Siti.

Kedua pihak menghargai kerjasama pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), skema pertama yang berjalan dalam kerangka EU Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT). 

Skema tersebut akan diterapkan untuk Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang sedang disempurnakan dan akan disahkan dalam sebuah Perpres pada akhir 2018.

Terkait hal itu Wakil Presiden Parlemen Uni Eropa menyarankan untuk mengintegrasikan ISPO dengan skema internasional Responsible Sustainable Palm Oil (RSPO).

"Penerapan SVLK pada ISPO merupakan hal yang baik, karena EU mementingkan transparansi," ujar Hautala.

Ia menjelaskan bahwa sejak Kamis lalu dokumen proses pembahasan antara Parlemen, Dewan dan Komisi EU mengenai rencana pengenaan tarif untuk kelapa sawit terbuka untuk publik sesuai perintah pengadilan. Ini memudahkan Indonesia untuk mencermati dan menyampaikan respon.

Kebijakan Pemerintah Indonesia

Dalam paparannya, Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia dalam menekan angka deforestasi dan penguatan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan (Indonesia Sustainability Palm Oil/ISPO).