Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Ketua Umum Koalisi berkuasa di Malaysia, Pakatan Harapan Anwar Ibrahim memastikan penyelidikan terhadap mantan Perdana Menteri Najib Tun Rajak akan dilakukan secara adil dan independen.

Anwar meminta semua pihak tidak menghukuman mantan Perdana Menteri Najib sebelum penyelidikan intensif dan pelaksanaan hukum selesai digelar.

Baca: Lion Air Terperosok di Runway Juanda, Otoritas Bandara Kaget dan Tuding Kesalahan Angkasa Pura

Tapi Anwar menyarankan kepada Najib untuk mencari pengacara handal untuk membelanya.

"Untuk dia (Najib) saran saya, cari seorang advokat yang baik, " kata Anwar setelah pertemuan dengan Presiden Ketiga Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie, ketika membahas perayaan 20 tahun reformasi Indonesia, di Jakarta, Minggu (20/5/2018).

Anwar, yang menerima pengampunan dari Malaysia, Sultan Muhammad V pada 16 Mei lalu.
Anwar, 71, menjalani hukuman lima tahun penjara pada Februari 2015 setelah pengadilan Federal mempertahankan keputusan bersalah atas kasus pelecehan seksual sodomi.

Anwar sebenarnya bebas pada tanggal 8 Juni. Namun berkat pengampunan Raja Malaysia, Anwar sudah menghirup udara bebas, Rabu (16/5/2018) lalu.

Anwar Ibrahim hari bertemu dengan Presiden ketiga Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie, Minggu (20/5/2018).

Pertemuan kedua tokoh ini dalam hubungannya dengan 20 tahun reformasi Indonesia.

Bacharuddin dikenal B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Indonesia, menggantikan Presiden Soeharto. Ia memimpin Indonesia mulai 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999.

Pertemuan ini akan diadakan di kediaman BJ Habibie di Jalan Patra kuningan, Jakarta, 13.00 WIB.

Anwar dalam sebuah pernyataan sebelum pertemuan, mengatakan pertemuan atas undangan dari BJ Habibie, dalam hubungannya dengan 20 tahun reformasi Indonesia.

"Tahun 1998 adalah tahun keramat bagi Malaysia dan Indonesia. 21 Mei 1998, kenangan Indonesia sebagai tanggal runtuhnya rezim dan pergantian kekuasaan serta memperkuat institusi demokrasi yang terjadi dengan kepemimpinan Presiden BJ Habibie."

"Dan 2 September 1998, Malaysia kenang sebagai tanggal dimulainya kejatuhan rezim Barisan Nasional, yang akhirnya jatuh setelah hampir dua dekade kemudian pada 9 Mei 2018, " katanya.

Sebelumnya, Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak meminta perlindungan untuk diri dan keluarganya karena takut akan keselamatan mereka setelah pemilihan umum ke-14.

"Mohd Najib Tun Abdul Razak telah mengajukan laporan polisi meminta perlindungan untuk dirinya dan keluarganya karena mereka takut untuk keselamatan mereka setelah pemilihan umum 14, " ujar mantan juru bicara Najib dalam sebuah pernyataan, Minggu (20/5/2018).

Pernyataan dua poin ini dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap laporan media bahwa Najib telah mengajukan laporan di markas besar polisi, Sabtu (19/5/2018) kemarin, pukul 17.00 waktu setempat.

Adanya ancaman nyata jelas dialami Najib dan anggota keluarganya setelah kalah di Pemilu yang lalu.

Laporan dari kebanyakan media lokal menyatakan bahwa mantan Perdana Menteri telah meminta untuk dimasukkan di bawah program perlindungan saksi dalam penyelidikan yang sedang berlangsung dalam skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Kasus 1MDB tersebut mencuat ketika Wall Street Journal memublikasikan dokumen yang menunjukkan Najib menerima dana 681 juta dolar AS, atau Rp 9,5 triliun ke rekening pribadinya.

Mantan PM yang berkuasa selama dua periode tersebut bersikeras bahwa uang itu merupakan donasi dari salah seorang anggota Kerajaan Arab Saudi.

Enam negara, termasuk AS dan Swiss, melakukan penyelidikan terhadap skandal yang disebut merugikan negara hingga 4,5 miliar dolar AS, atau Rp 62,8 triliun tersebut.

Penggeledahan dilakukan sejak Rabu (16/5/2018) dengan menyasar sejumlah properti milik mantan ketua koalisi Barisan Nasional tersebut.

Otoritas penegak hukum kemudian menghitung sejumlah barang yang mereka sita dari rumah maupun kondominium milik Najib.

Di antaranya 52 tas dengan berbagai merek ternama, 10 jam tangan mewah, dan uang tunai dari berbagai negara yang bernilai hampir Rp 2 miliar.

Sejumlah tas mewah yang disita sebagian bermerek Versace, Gucci, dan Oscar de la Renta dengan 15 boks Chanel yang disita dari kediaman Najib.

Sementara jam tangan mewah yang disita antara lain bermerek Rolex dan Patek Philippe.

Polisi juga mendapatkan uang tunai 2.700 poundsterling dan 2.870.000 rupee Sri Lanka.

Penggeledahan pada Rabu lalu memakan waktu 18 jam dan menurut kuasa hukum Najib Razak tindakan tersebut merupakan pelecehan terhadap kliennya.

Secara total, kepolisian menggeledah enam lokasi sebagai bagian dari investigasi skandal korupsi Najib dan perusahaan investasi negara 1MDB.

Tempat yang digeledah termasuk kantor Najib Razak dan kediaman resmi perdana menteri di Putrajaya dan empat kediaman pribadinya.(BERNAMA/Channel News Asia/Malay Mail)