Mantan PM Najib Mengaku Tidak Korupsi dan Jadi Korban Serangan Politik
Yang terjadi menurut Najib, diriya kini menjadi korban serangan politik untuk melemahkan Umno-Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO)
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak menepis tudingan telah melakukan korupsi.
Yang terjadi menurut Najib, diriya kini menjadi korban serangan politik untuk melemahkan Umno-Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO)-partai politik terbesar di Malaysia dan pendiri dari koalisi Barisan Nasional (BN).
"Saya tidak pernah mencuri milik orang-orang," kata Najib ketika bertemu kader dan anggota Umno cabang Pekan, pada Minggu (20/5/2018).
"Warga Pekan tahu saya tidak mencuri. Untuk 42 tahun saya telah melayani warga Malaysia."
Najib pun mengaku dirinya kini menjadi target.
"Karena saya seorang Perdana Menteri dan pemimpin partai politik. Jadi jika saya lemah, maka nama Umno lemah. Ini adalah strategi politik," tambahnya.
Dia mengatakan, sebagai seseorang yang percaya pada prinsip-prinsip demokrasi, ia menghormati pilihan orang-orang dan menyerahkan jabatannya sebagai Perdana Menteri.
Najib menambahkan, ia akan terus mendukung perjuangan untuk Umno, meskipun Barisan Nasional tidak lagi menjadi penguasa pemerintahan.
"Saya mudah menerima kekalahan dengan hati terbuka,..bahwa kita tulus, " kata Najib yang mengundurkan diri sebagai Pimpinan Umno minggu lalu.
Sebagaimana diberitakan, Malaysia telah mendirikan sebuah satuan tugas khusus yang akan menyelidiki kasus hukum dugaan korupsi dalam pengelolaan uang negara skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Hal itu disampaikan Kantor Perdana Menteri Malaysia, pada Senin (21/5/2018).
Gugus tugas ini berisikan anggota "KPK" Malaysia (MACC), polisi dan bank sentral.
Mereka akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merebut aset yang diperoleh dari menggunakan dana yang diduga tersedot dari uang negara.
Gugus tugas ini juga akan bertanggung jawab untuk mencari kerjasama dari berbagai lembaga penegakan hukum di Amerika Serikat, Swiss, Singapura, Amerika Serikat dan negara lain yang terkait.
Pengumuman dari pembentukan gugus tugas datang setelah Dewan tokoh terkemuka Malaysia mengatakan hari Kamis bahwa lima anggota Komite telah ditetapkan untuk melihat ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan 1MDB.
Pekan lalu, Polisi Malaysia menggeledah beberapa kediaman mantan Perdana Menteri Najib Razak dalam melakukan investigasi dugaan penipuan dan korupsi 1MDB.
Kasus 1MDB tersebut mencuat ketika Wall Street Journal memublikasikan dokumen yang menunjukkan Najib menerima dana 681 juta dolar AS, atau Rp 9,5 triliun ke rekening pribadinya.
Mantan PM yang berkuasa selama dua periode tersebut bersikeras bahwa uang itu merupakan donasi dari salah seorang anggota Kerajaan Arab Saudi.
Enam negara, termasuk AS dan Swiss, melakukan penyelidikan terhadap skandal yang disebut merugikan negara hingga 4,5 miliar dolar AS, atau Rp 62,8 triliun tersebut.
Penggeledahan dilakukan sejak Rabu (16/5/2018) dengan menyasar sejumlah properti milik mantan ketua koalisi Barisan Nasional tersebut.
Otoritas penegak hukum kemudian menghitung sejumlah barang yang mereka sita dari rumah maupun kondominium milik Najib.
Di antaranya 52 tas dengan berbagai merek ternama, 10 jam tangan mewah, dan uang tunai dari berbagai negara yang bernilai hampir Rp 2 miliar.
Sejumlah tas mewah yang disita sebagian bermerek Versace, Gucci, dan Oscar de la Renta dengan 15 boks Chanel yang disita dari kediaman Najib.
Sementara jam tangan mewah yang disita antara lain bermerek Rolex dan Patek Philippe.
Polisi juga mendapatkan uang tunai 2.700 poundsterling dan 2.870.000 rupee Sri Lanka.
Penggeledahan pada Rabu lalu memakan waktu 18 jam dan menurut kuasa hukum Najib Razak tindakan tersebut merupakan pelecehan terhadap kliennya.
Secara total, kepolisian menggeledah enam lokasi sebagai bagian dari investigasi skandal korupsi Najib dan perusahaan investasi negara 1MDB.
Tempat yang digeledah termasuk kantor Najib Razak dan kediaman resmi perdana menteri di Putrajaya dan empat kediaman pribadinya. (The Star/Reuters/BERNAMA/Channel News Asia/Malay Mail)