Namun Kepala Serikat Utama Pekerjaa di Yordania, Ali Obus meminta negara untuk tetap mempertahankan kemandiriannya dan tidak tunduk pada tuntutan IMF.

RUU tersebut mengusulkan bahwa siapapun yang memiliki pendapatan tahunan sebesar 8.000 Dinar atau senilai USD 11.000 atau lebih, harus membayar lima persen kenaikan pajak penghasilannya.

Sementara di sisi lainnya, hal itu juga akan berdampak pada bisnis di negara tersebut, karena akan menghadapi kenaikan pajak yang curam sekira 20 hingga 40 persen.

Undang-undang yang diusulkan merupakan yang terbaru dalam serangkaian reformasi ekonomi, sejak Amman mendapatkan USD 723 M, garis kredit selama tiga tahun yang diberikan IMF pada 2016 lalu.

RUU itu bertujuan untuk mengurangi utang publik Yordania dari 94 persen Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 77 persen pada 2021 mendatang.

Namun 78 dari 130 anggota parlemen, mengeluarkan pernyataan pada Jumat lalu bahwa mereka akan memilih untuk menentang RUU tersebut.

78 anggota parlemen itu mengatakan, RUU pajak penghasilan tidak melayani kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat.