Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo di Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Yuki Shokuhin, pemasok makanan di 19 sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) di daerah Shinagawa-ku Tokyo diperiksa ketat petugas Kementerian Kesehatan Jepang, Jumat (10/8/2018) karena menjual daging ayam yang sudah lewat validasinya bahkan ada yang sudah lewat dua tahun.

"Perusahaan tersebut memasok makanan untuk 19 SD dan SLTP di daerah Shinagaku Tokyo sejak 4 tahun lalu. Dan ternyata daging ayam yang dipakai sudah lewat tanggal validasinya bahkan lewat dua tahun lalu," ungkap sumber Tribunnews.com, Senin (13/8/2018).

Itulah sebabnya petugas Kementerian Kesehatan mendatangi perusahaan tersebut memeriksa total semua berkas dan produk yang ada di dalamnya.

Dari hasil rekaman percakapan dengan CEO perusahana tersebut terungkap sang CEO memang sengaja membiarkan menjual produk yang sudah lewat tanggal validasinya.

"Itu barang yang dibekukan apalagi tertutup rapat, tidak akan terjadi apa-apa. Kalau tidak demikian bagaimana kita mau untung," kata sang CEO dalam rekaman percakapan rahasia tersebut dengan seorang karyawannya.

Pihak perusahaan Yuki Shokuhin kepada pers membantah hal tersebut dan mengatakan tanggal validasi terlambat satu bulan yang dijual kepada sekolah-sekolah.

Baca: Sebelum Dideportasi ke Lembata, Para TKI Dipenjara dan Dihukum Cambuk di Malaysia

Bukti-bukti yang diperoleh Kementerian Kesehatan memperlihatkan validasi daging ayam yang dipakai telah berakhir bahkan ada yang sudah kedaluwarsa dua tahun lalu.

Pihak penjual daging ayam di Kawasaki kepada Yuki Shokuhin menyatakan tidak tahu mengenai tanggal validasi dan kalau pun tahu juga telah diberitahukan kepada Yuki Shokuhin yang tetap saja membelinya.

"Sedangkan pihak Yuki Shokuhin membeli barang murah 300 yen per kilo dijual 700 yen per kilo karena ada permintaan pihak sekolah untuk mendapatkan daging ayam yang lebih murah lagi," ungkap sumber Tribunnews.com.

Kasus ini masih terus diselidiki pihak Kementerian Pendidikan bersama Kementerian Kesehatan dan Pusat Pelayanan Konsumen Jepang, serta akan memberikan sanksi berat kepada perusahaan tersebut.