Pembunuh Khashoggi Telepon Kantor Putra Mahkota Saudi di Hari Kejadian
Seorang sumber melaporkan, tujuh di antaranya tertuju ke kantor pribadi MBS, dan isi percakapan tersebut diklaim akan "menggemparkan" publik.
Penulis: Ria anatasia
Editor: Fajar Anjungroso
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia
TRIBUNNEWS.COM - Seorang pembunuh Jamal Khashoggi dilaporkan menelepon kantor pribadi Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) sebanyak tujuh kali di hari sang jurnalis tewas di kantor konsulat Saudi di Instanbul.
Dilansir DailyMail, Selasa (23/10/2018), agen intelejen Turki menyadap 14 panggilan telepon yang dibuat Major General Maher Abdulaziz Mutri, mantan diplomat Saudi untuk Inggris.
Seorang sumber melaporkan, tujuh di antaranya tertuju ke kantor pribadi MBS, dan isi percakapan tersebut diklaim akan "menggemparkan" publik.
Mutrib dituduh sebagai koordinator kelompok pembunuh Khashoggi.
Sumber lain mengatakan kepada Middle East Eye, tim pembunuh itu mengirimkan jari Khashoggi ke Riyadh guna membuktikan keberhasilan misi mereka ke Putra Mahkota.
"MBS selalu mengatakan bahwa dia akan memotong jari setiap penulis yang mengkritiknya," kata sumber itu.
Kendati demikian, belum ada tuduhan yang cukup kuat untuk membuktikan sang pangeran bertanggung jawab atas kasus tersebut.
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada Sabtu (20/10/2018) mengonfimasi bahwa Khashoggi tewas di kantor konsulat Arab Saudi di Instanbul, Turki pada 2 Oktober lalu.
Dalam pernyataannya, Saudi menyebut kolumnis Washington Post itu terbunuh dalam sebuah pertikaian.
Baca: Tunangan Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz: Saya Tetap Yakin bahwa Dia Masih Hidup
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan akan mengungkapkan "kebenaran" tentang kasus Khashoggi pada Selasa (23/10/2018).
Usai bertemu Presiden RI Joko Widodo dan Menlu RI Retno Marsudi pagi ini, Menteri luar negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir berjanji, akan memberlakukan mekanisme supaya 'sesuatu seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi.'
"Saya menyatakan komitmen (dari pemerintah) untuk memastikan bahwa penyelidikan menyeluruh dan lengkap sampai kebenaran terungkap. Mereka yang bertanggung jawab akan bertanggung jawab," kata dia di kantor Kemenlu RI, Jakarta, Selasa (23/10/2018).