TRIBUNNEWS.COM, BOSPORUS - Kapal Survey Angkatan Laut Kerajaan Inggris HMS Echo telah memasuki Laut Hitam 'untuk kali pertama' sejak krisis di Laut Azov.

Seperti yang ditulis dalam akun Twitter situs pelacak Turki, Bosphorus Observer.

Media setempat melaporkan bahwa kapal tersebut dijadwalkan tetap berada di Laut Hitam selama 21 hari, sesuai dengan Konvensi Montreux mengenai rezim Selat.

Dokumen itu memberikan kontrol pada Turki atas Selat Bosphorus dan Dardanella serta mengatur transit kapal perang angkatan laut.

Dikutip dari laman Sputnik News, Rabu (19/12/2018), HMS Echo dilengkapi sonar dan sensor untuk memperoleh data intelijen.

Kapal tersebut juga memiliki tiga senapan mesin 7,62 mm, sebuah M134 Minigun serta dua senapan anti-pesawat Erlikon 20 mm, seperti yang ditulis Bosphorus Observer.

Kehadiran HMS Echo di kawasan Laut Hitam terjadi setelah adanya laporan di media pada awal bulan Desember bahwa militer Amerika Serikat (AS) telah meminta Departemen Luar Negerinya untuk memberitahu pemerintah Turki terkait niat AS untuk mengirimkan kapal perangnya ke Laut Hitam.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tanggapan terhadap insiden angkatan laut di Kerch Straiton pada 25 November lalu, saat Rusia menahan tiga kapal Angkatan Laut Ukraina.

Ketiga kapal yang ditahan itu adalah kapal meriam Berdyansk dan Nikopol, serta kapal tunda Yanu Kapu.

Kapal-kapal tersebut dianggap Rusia telah melanggar perbatasan maritim dan mencoba berlayar melalui Selat Kerch, yang merupakan pintu masuk ke Laut Azov.

Tak lama setelah insiden itu, Presiden Ukraina Petro Poroshenko menetapkan status darurat militer selama tiga bulan pada beberapa wilayah negaranya yang berbatasan dengan Rusia, serta pantai Laut Hitam dan Laut Azov.

AS pun mendesak Rusia untuk membebaskan para pelaut Ukraina dan mengembalikan kapal-kapal yang disita.

Dampaknya, Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk membatalkan rencana pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama berlangsungnya KTT G20 di Argentina, setelah ia menerima laporan mengenai insiden di Selat Kerch.

Sementara itu, Putin menggambarkan insiden tersebut sebagai 'provokasi' yang sengaja digunakan untuk 'dalih' memperkenalkan situasi darurat militer di Ukraina.

Putin kemudian menghubungkan status darurat militer yang ditetapkan oleh Poroshenko sebagai upaya untuk menggalang suara lantaran rendahnya dukungan terhadap Presiden Ukraina itu menjelang pemilu negara tersebut pada Maret 2019.