Presiden AS Donald Trump Larang Ketua DPR Gunakan Pesawat Militer
Tindakan Donald Trump juga menuai kritik dari salah satu sekutunya di Partai Republik di Senat.
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Konflik antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Partai Demokrat mengenai penutupan sebagian pemerintah AS makin meruncing. Aksi terbaru dari presiden kontroversial tersebut adalah memblokir perjalanan Ketua DPR dari Demokrat Nancy Pelosi menggunakan pesawat militer dalam rencana perjalanan ke luar negeri.
Dilansir dari Reuters, Pelosi telah dijadwalkan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat militer sebagai bagian dari delegasi kongres ke Belgia, yang merupakan tempat pangkalan NATO berpangkalan. Pelosi juga akan menuju Afghanistan untuk mengunjungi pasukan Amerika yang ditempatkan di sana.
Dalam sepucuk surat kepada Pelosi yang melarangnya tentang penggunaan pesawat terbang, presiden dari Partai Republik menyebut perjalanan tersebut merupakan agenda wisata.
Namun juru bicara Demokrat mengatakan perjalanan ke zona perang Afghanistan dilakukan dalam rangka pengarahan keamanan dan intelijen.
"Mengingat 800.000 pekerja Amerika tidak menerima gaji, saya yakin Anda akan setuju bahwa menunda acara 'hubungan masyarakat' ini benar-benar tepat," tulis Trump.
Baca: Ketinggalan KRL Terakhir Tujuan Bogor, Nanda Tewas Dikeroyok Saat Akan Bermalam di Rumah Temannya
Namun Trump mengatakan kepada Pelosi bahwa dia bisa melakukan perjalanan bila meggunakan pesawat komersial. Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan Trump telah bertindak dalam otoritasnya sebagai panglima tertinggi.
Di sisi lain juru bicara Pelosi, Drew Hammill mengatakan perjalanan ke Brussels dimaksudkan untuk menegaskan komitmen kuat Amerika Serikat terhadap aliansi NATO. "Sementara perjalanan ke Afghanistan dimaksudkan untuk mendapaytkan pengarahan keamanan nasional dan intelijen dari mereka yang berada di garis depan," kata Hammill.
Baca: Mitsubishi Sebut Biaya Perawatan Xpander Lebih Murah Ketimbang New Avanza, Apa Saja Buktinya?
Sementara seorang staf Partai Demikrat mengatakan bahwa rincian perjalanan tidak seharusnya diungkapkan untuk alasan keamanan. Namun pihak Gedung Putih, malah menulis surat kepada Pelosi yang merinci jadwal kepada publik.
Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan Pelosi telah mendapatkan persertujuan dari Departemen Pertahanan untuk perjalanan ke luar negeri. Namun demikian presiden tetap memiliki wewenang untuk membatalkan perjalanan Pelosi.
Tampaknya aksi Trump ini merupakan tanggapan terhadap surat yang dikirim Pelosi pada hari Selasa, yang menyebutkan bahwa ia menunda pidato tahunan State of the Union ke Kongres, yang dijadwalkan pada 29 Januari, sampai titik tertentu setelah pemerintah dibuka kembali.
Pelosi mengutip keprihatinan atas kapasitas Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Dinas Rahasia untuk melindungi Capitol selama acara tersebut. Agensi kemudian mengatakan mampu mengamankan tempat tersebut.
Tindakan Donald Trump juga menuai kritik dari salah satu sekutunya di Partai Republik di Senat. "Satu tanggapan sophomoric tidak layak mendapat tanggapan lain," tulis Senator Republik Lindsey Graham di Twitter.
Tendi/Sumber: Reuters