Selain itu, pasang surut dalam relasi merupakan hal lumrah.

"Namun, saya tidak meyakini masalah ini bakal memberi pengaruh serius hingga bisa mengganggu mereka," kata peneliti senior Institut Hubungan Internasional Singapura.

Ketika CCCC memberikannya kepada pendahulu Mahathir, Najib Razak, pada 2016, banyak pengamat menilai proyek itu adalah "Inisiatif Sabuk dan Jalan" Presiden Xi Jinping.

Namun, pengerjaan jalur kereta itu menjadi tidak pasti setelah Najib kalah dari Mahathir dalam pemilihan umum yang berlangsung 9 Mei 2018.

PM berusia 93 tahun itu melihat ECRL sebagai proyek yang terlalu mahal serta belum dibutuhkan oleh Malaysia saat ini.

Pada awal Januari ini, Mahathir sempat menyatakan proyek tersebut bisa berjalan namun dalam skala yang lebih kecil.

Malaysia siap dipenalti

Sumber pemerintah mengungkapkan, mereka tidak bisa melanjutkan kontrak CCCC yang dibawa Najib karena rasio biaya serta manfaatnya tidak selaras.

Pejabat anonim itu melanjutkan, dengan membatalkan proyek itu, maka pemerintahan Mahathir sudah siap dengan penalti yang harus dibayarkan.

"Kompensasi yang harus kami bayarkan tidak sebanding dengan utang yang bakal kami tanggung dalam 30 tahun ke depan," kata Mahathir saat ditanya tentang penalti itu.

Sementara Najib yang menawarkan proyek itu tanpa melalui lelang pernah menuturkan bahwa Mahathir melakukan kesalahan dengan membatalkannya.

Dia kemudian menantang Mahathir untuk memaparkan sejumlah ketentuan kontrak yang dianggapnya justru memberi keuntungan. (Ardi Priyatno Utomo)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Mahathir: Kami Bisa Miskin jika Teruskan Proyek Rp 281 Triliun yang Dibiayai China