TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha mengecam langkah Pemerintah Vanuatu yang memfasilitasi tokoh pembebasan Papua Barat Benny Wenda untuk bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pertemuan terjadi di sela kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM pada Jumat 25 Januari 2019 lalu. Dalam pertemuan tersebut Benny Wenda disebut menyampaikan beberapa hal terkait Papua.

Benny juga disebut sempat menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang berisi 1,8 juta tandatangan.

"Kami mengutuk keras tindakan Vanuatu yang memasukkan Benny Wenda menjadi bagian delegasi pada waktu pertemuan mereka dgn KTHAM PBB. Walaupun kami mengetahui dari pihak KTHAM PBB juga kaget terhadap keberadaan Benny Wenda dalam delegasi Vanuatu," ujar Satya sai rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Satya menilai Pemerintah Vanuatu tidak menghormati hubungan diplomatik yang selama ini terjalin dengan Pemerintah Indonesia.

Padahal, menurut Satya, selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mempererat hubungan diplomatik dengan negara-negara di kawasan Pasifik selatan, khususnya terkait persoalan Papua.

Pada September 2018 lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sempat mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 Miliar untuk biaya diplomasi terkait permasalahan Papua.

Anggaran itu akan digunakan untuk membiayai upaya diplomasi pemerintah terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

Baca: Indonesia Kontributor Penjualan Kendaraan Mitsubishi Terbesar di Dunia

Di sisi lain, pemerintah telah melakukan diplomasi terhadap dua kepala negara di Pasifik Selatan, yakni Nauru dan Vanuatu. Kedua kepala negara itu diajak langsung ke Papua untuk melihat perkembangan pembangunan di sana.

"Itu menunjukkan bahwa Vanuatu tidak menghormati Indonesia, tidak menghormati hubungan bilateral Indonesia-Vanuatu. Itu yang kami sesalkan," kata Satya.

Baca: Tiga Jembatan Penyeberangan di Kawasan Senayan Dilengkapi CCTV

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan bahwa pemerintah telah melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Vanuatu.

Menlu Retno menjelaskan, kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM sebenarnya bertujuan untuk membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu.

Dari pertemuan dengan Perwakilan Tetap RI di Jenewa, Rabu (30/1/2019), diketahui pihak KTHAM justru terkejut dengan kehadiran Benny yang tidak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu.

Atas peristiwa tersebut, Menlu Retno menilai Vanuatu tidak memiliki itikad baik. "Kami sedang mempelajari segala kemungkinan, tapi kami sudah melayangkan nota protes yang keras pada Vanuatu," ujar Retno.

Laporan: Kristian Erdianto

Artikel ini tayang sebelumnya di Kompas.com dengan judul:  Fasilitasi Benny Wenda, Vanuatu Dinilai Tak Hormati Hubungan Diplomatik dengan RI