Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS TOKYO - Kiichi Okaguchi, 52, hakim Pengadilan Tinggi Tokyo memberikan keterangan di hadapan majelis hakim Jepang Senin ini (4/3/2019) sebelum mengambil keputusan untuk memecatnya atau tidak sebagai hakim.

"Okaguchi sebagai hakim memang punya kekuatan dan pengaruh besar kalau berkomentar. Tetapi komentar lewat Twitter sebenarnya tak bisa dijadikan dasar hukum untuk menghukumnya karena itu hak kebebasan pribadinya apalagi pakai nama dia sendiri," papar dosen universitas pemerintah daerah Tokyo, Sota Kimura Senin ini (4/3/2019).

Pemeriksaan Okaguchi selesai menjelang jam 19:00 waktu Jepang ditanyai langsung oleh  satu dewan hakim nasional Jepang berjumlah puluhan orang yang mendengarkan.

Okaguchi telah diperingati keras oleh Mahkamah Agung Jepang tanggal 17 Oktober  2018 mengenai tweet dia beberapa kali. Sebanyak 14 hakim agung menyetujui dari 15 hakim agung yang memutuskan memberikan peringatan keras kepada Okaguchi tersebut.

Di waktu lalu Okaguchi memposting dua tweet dan telah diperingati  Pengadilan tinggi . Dalam salah satu kasus, dia mengunggah foto dirinya sebagai lelaki bertelanjang dada. Dalam kasus lain, ia memposting pesan tentang persidangan atas insiden di mana seorang wanita terbunuh.

Lalu Mei 2018 dia memposting tweet yang menyindir si Penggugat mantan pemilik anjing. Saat itu dia bukan hakimnya.

Kicauan itu berbunyi, "Setelah seseorang membawa pulang seekor anjing, yang telah ditinggalkan di taman, oleh mantan  pemilik muncul lalu mentan pemilik  berkata," Tolong kembalikan kepada saya. " Apa? Anda meninggalkan anjing ini, bukan? Kenyataan   Anda meninggalkannya di tempat itu selama tiga bulan .... "

Pengadilan tinggi mengatakan isi posting Okaguchi itu "merusak kepercayaan orang pada hakim dan meragukan keadilan di persidangan."

Sementara itu pihak-pihak di parlemen Jepang dengan tegas meminta agar Okaguchgi dipecat sebagai hakim karena dianggap merendahkan  citra hakim dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang harus dijunjung tinggi di pengadilan.

Menurut Mahkamah Agung, sampai dengan Saat ini ada 64 hakim yang menghadapi tindakan disipliner. Dari mereka, 61 orang benar-benar menerima tindakan tersebut.

Dengan penalti, delapan dari mereka diperintahkan untuk membayar denda, 53 orang menerima peringatan, sementara tiga sisanya akhirnya tidak urungkan tindakan disiplinnya.

Ada tujuh orang hakim selama ini mendapat peringatan keras bahkan emat orang dipecat karena kasus  penganiayaan anak-anak (tahun 2001), pelecehan seksual (stalker tahun 2008 dan pengambilan gambar sensitif ilegal tahun 2013) serta keterlibatan dalam kegiatan politik.