TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Duta besar Palestina untuk Indonesia Zuhair al Shun menyampaikan kecamannya terkait  'proyek ekonomi' yang dibahas dalam konferensi 'Peace for Prosperity' yang digagas Amerika Serikat (AS).

Proyek ini menargetkan pembangunan di tanah Palestina.

Ia menyebut konferensi tersebut menjadi celah baru bagi AS dalam 'memainkan peran liciknya' di tanah Palestina dengan dalih 'investasi' perumahan.

Perlu diketahui, dalam konferensi tersebut, hadir pula para pengusaha real estate AS.

"Konferensi ini adalah bagian dari langkah-langkah Amerika untuk bermain licik di tanah Palestina," ujar al Shun, dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Palestina, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Baca: Dubes Palestina Sebut Koferensi di Bahrain Sebagai Langkah Amerika Bermain Licik

Ia kemudian menegaskan sikap pemerintah dan rakyat Palestina yang menentang adanya investasi dalam bentuk apapun di tanah kelahiran mereka.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa Masjidil Aqsa dan (Kota Tua) Al-Quds, dalam kota Yerusalem itu bukanlah sebuah tempat yang bisa diperjualbelikan," tegas al Shun.

Al Shun kemudian kembali menekankan bahwa rakyat Palestina akan terus menjaga Yerusalem dan situs bersejarah yang ada di dalamnya.

Pernyataan tersebut pun menjadi bukti bahwa Palestina telah memboikot konferensi itu.

"Apakah kita ingin menjual sisa-sisa tanah Yerusalem untuk kepentingan mereka? Maka kita menolak untuk hadir dalam Konferensi (Manama) ini," kata al Shun.

Al Shun sengaja menyampaikan pernyataan sikap Palestina itu untuk menanggapi agenda yang disiapkan AS yang juga dikenal sebagai Deal of the Century atau Kesepakatan Abad Ini yang dihelat di Manama, Bahrain pada 26-26 Juni 2019.

Ia menjelaskan, akan ada banyak proyek yang akan dikerjakan AS di tanah kelahirannya itu, karena konferensi tersebut diklaim akan meningkatkan perekonomian Palestina.

Namun Pemerintah Palestina tidak melihat hal tersebut sebagai ketulusan, karena menurut Palestina, hanya pengusaha real estate AS saja yang akan mengambil keuntungan dari hasil rekomendasi konferensi itu.

"Berbagai proyek besar (di tanah) Palestina, bagaimana bisa tidak dihadiri (Palestina) ?, sedangkan mereka yang akan menjalankannya," kata al Shun.

Sebagai bentuk penolakan, pemerintah Palestina pun tidak mengirimkan delegasinya dalam pertemuan tersebut.

Menurut al Shun, yang diinginkan Palestina hanyalah kemerdekaan.