TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lama tak terdengar namun tiba-tiba dalam dua pekan terakhir, Soetikno Soedarjo dan Emirsyah Satar mantan Direktur Utama Garuda Indonesia kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di KPK.

Setelah dipanggil pada Rabu 10 Juli 2019 lalu, Emirsyah Satar harus kembali menyambangi KPK pada Rabu 17 Juli 2019.

Sejauh ini Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kaitan dengan dugaan suap yang dilakukan oleh perusahaan Inggris, Rolls Royce pada 16 Januari 2017 segera setelah pengumuman yang dikeluarkan oleh Seriuous Fraud Office (Lembaga Anti Rasuah) Inggris.

Namun dalam pemberitaan yang dilansir oleh BBC, diungkapkan bahwa kasus yang melibatkan Rolls Royce tersebut di negaranya sendiri justru malah telah dinyatakan distop dan tidak dilakukan proses investigasi lebih lanjut lagi.

Sesuai laporan BBC, Lembaga Anti Rasuah Inggris (SFO) menghentikan investigasi mengingat tidak cukup adanya bukti (evidence) atau kurangnya perhatian dari publik atas dugaan kasus suap tersebu.

Baca: KPK Periksa Eks Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar

Laporan itu juga menyebutkan bahwa tidak ada individu dari Roll Royce yang menghadapi tuntutan.

Selain di Inggris, penghentian proses investigasi juga dilakukan di Thailand.

Dalam pemberitaannya sebagaimana diberitakan BBC, Serious Fraud Office (SFO) telah menghentikan penyelidikannya di perusahaan kedirgantaraan Rolls-Royce dan perusahaan obat raksasa GlaxoSmithKline.

SFO mengatakan ada "bukti tidak cukup" atau "tidak untuk kepentingan umum" untuk melanjutkan.

Rolls sedang diselidiki karena kekhawatiran tentang penyuapan dan korupsi, yang membuat perusahaan menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan pada tahun 2017.

Penyelidikan GSK terkait "praktik komersial" di perusahaan.

Dalam kasus Rolls-Royce, penyelidikan SFO menyebabkan perusahaan mengambil tanggung jawab atas perilaku korup yang mencakup tiga dekade, tujuh yurisdiksi dan tiga bisnis, yang membayar denda sebesar £ 497,25 juta.

"Perusahaan itu mengakui pemalsuan akun untuk menyembunyikan penggunaan perantara yang ilegal, mencoba untuk menghalangi investigasi korupsi, dan membayar puluhan juta poundsterling dalam suap untuk memenangkan bisnis di Indonesia, Thailand, Cina dan Rusia.

SFO juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada individu di wajah Rolls yang akan menghadapi tuntutan.

Rolls-Royce menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan (DPA) - semacam tawar-menawar pembelaan perusahaan - dengan SFO pada tahun 2017 untuk menyelesaikan tuduhan pelanggaran.

'Konyol'

Tetapi kritik terhadap berita SFO hari Jumat bahwa baik manajemen maupun individu akan menghadapi tindakan menggambarkannya sebagai aneh, mengingat bahwa perusahaan menerima kesalahan di bawah DPA.

Jeremy Summers, kepala kejahatan bisnis di firma hukum Osborne Clarke, mengatakan bahwa penggunaan DPA mungkin perlu dikaji ulang.

"Sistem di Inggris didasarkan pada orang-orang yang relevan yang juga dituntut, dan orang-orang tidak bisa mendapatkan DPA. Aspek itu mungkin perlu dilihat segera," katanya kepada BBC.

Dia menambahkan bahwa pengadilan di masa depan mungkin kurang bersedia untuk memberikan DPA, mencatat bahwa bukti pendukung sekarang dipandang oleh SFO sebagai tidak cukup untuk mengejar penuntutan terhadap individu.

Sementara itu, kelompok kampanye anti-korupsi Transparency International UK menggambarkan penutupan kasus ini sebagai "absurd" dan berpendapat bahwa keadilan belum ditegakkan.

Robert Barrington, direktur eksekutif organisasi itu, mengatakan bahwa "baik pembayar suap atau tim manajemen yang membiarkan kejahatan itu terjadi" tidak bertanggung jawab.

"Kasus ini mempertanyakan apakah SFO benar untuk menawarkan Rolls Royce DPA," tambahnya.

Dalam sebuah pernyataan, Rolls-Royce mengatakan mencatat pengumuman SFO dan tidak akan mengomentari keputusan tersebut.

Investigasi badan penipuan terhadap Glaxo, yang dimulai pada 2014, berfokus pada "praktik komersial oleh perusahaan, anak perusahaan, dan orang terkait".

SFO mengatakan bahwa setelah "tinjauan terperinci dari bukti yang tersedia dan penilaian kepentingan publik tidak akan ada penuntutan dalam kasus ini".

Seorang juru bicara Glaxo mengatakan perusahaan "senang bahwa SFO telah menutup penyelidikan mereka dan menyimpulkan bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut diperlukan".

Lisa Osofsky, yang masa jabatannya di SFO mulai Agustus lalu, telah melakukan peninjauan terhadap kekuatan kasus-kasusnya yang terbuka.

Dia sebelumnya bekerja di perusahaan kepatuhan Exiger, di mana dia adalah Direktur Pelaksana, dan sebagai jaksa federal untuk pemerintah AS.

Direktur SFO Lisa Osofsky mengatakan: "Setelah pemeriksaan yang luas dan hati-hati, saya telah menyimpulkan bahwa ada bukti yang tidak cukup untuk memberikan prospek yang realistis atau tidak ada kepentingan umum untuk mengajukan tuntutan dalam kasus-kasus ini.