Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Sekretaris kabinet Jepang Yoshihide Suga dalam jumpa pers siang ini (29/8/2019) mengungkapkan agar masalah dengan Korea Selatan diselesaikan satu persatu dan kalau perlu dibawa ke Mahkamah Internasional.

"Memang ada masalah dengan Korea Selatan dan kita perlu lihat satu per satu semua masalah tersebut. Kalau perlu kita bawa ke mahkamah internasional supaya adil diputuskan," papar Suga siang ini (29/8/2019).

Sejak kemarin Rabu (28/8/2019) preferential trade status atau status perdagangan khusus bagi Korsel dihapuskan oleh Jepang sehingga proses perdagangan dengan Korsel terutama impor dari Korsel ke Jepang (status ekspor jalur cepat) tak ada lagi perlakuan khusus, akan dilakukan biasa saja.

Korsel memprotes keras keputusan tersebut menyusul protes Jepang pula atas pemutusan sepihak oleh Korsel mengenai kesepakatan bersama militer Jepang-Korsel disebut GSOMIA (General Security of Military Information Agreement) tanggal 22 Agustus lalu.

Jepang juga melancarkan protes setelah Korea Selatan (Korsel) melakukan latihan militer di pulau sengketa Pulau Takeshima.

Jepang mengatakan latihan tersebut tidak dapat diterima dan menuntut diakhirinya kegiatan tersebut.

Militer Korsel menggelar latihan militer selama dua hari di sekitar pulau Takeshima, yang disebut Dokdo dalam bahasa Korea.

Latihan ini dilakukan dua hari setelah Seoul memutuskan untuk membatalkan perjanjian berbagi data intelijen dengan Jepang di tengah memburuknya hubungan kedua negara.

"Pulau itu jelas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Jepang", kata Direktur Jenderal di Biro Urusan Asia dan Oceania, Kenji Kanasugi.

Sekretaris Kabinet Suga pun mengajak Korsel agar permasalahan Takeshima kalau mau silakan dibawa ke Mahkamah Internasional.

Hubungan antara kedua negara telah terjun ke titik terendah dalam beberapa dekade terakhir sejak Mahkamah Agung Korea Selatan memutuskan bahwa sebuah perusahaan Jepang bertanggung jawab untuk membayar kompensasi kepada mantan pekerja wajib militer dan keluarga mereka.

Jepang mengatakan semua klaim tersebut telah diselesaikan di bawah perjanjian 1965, sedangkan pengadilan Korea Selatan mengatakan bahwa perjanjian pada masa lampau itu tidak mencakup rasa sakit dan penderitaan emosional yang diderita para pekerja paksa.

Sejak saat itu, Jepang telah melakukan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap ekspor ke Korea Selatan, dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional.

Menarik benang lebih jauh ke belakang lagi, diawali dengan masalah wanita korban perang dunia kedua yang disebut Jugun Ianfu yang sangat dipermasalahkan Korea selama ini sehingga muncul patung-patung wanita tersebut di banyak tempat di Korea bahkan juga di negara lain seperti Amerika Serikat.

Tak ketinggalan pula rencana warga Korea mengenai pemasangan patung wanita Jugun Ianfu di Singapura yang ditolak pemerintah Singapura mentah-mentah.