Cak Imin Lobi Parlemen Eropa untuk Perjuangkan Nasib 16 Juta Buruh Sawit Indonesia
Pertemuan itu dilakukan sebelum menghadiri acara European People's Party (Partai Masyarakat Eropa) pada 19-21 November 2019 di Zagreb
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta Wakil Ketua DPR Krosia Zeljko Reiner agar membantu melobi partai-partai yang tergabung dalam Parlemen Eropa untuk membantu lebih dari 16 juta buruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Pertemuan itu dilakukan sebelum menghadiri acara European People's Party (Partai Masyarakat Eropa) pada 19-21 November 2019 di Zagreb, Kroasia.
Agenda pertemuan ini fokus membicarakan masalah lingkungan hidup dan perubahan iklim.
"Pak Zeljko sebagai ketua partai Croatian Democratic Union/CDU akan membantu melobi partai-partai di Parlemen Eropa soal nasib 16 juta buruh sawit Indonesia," kata Muhaimin dalam siaran pers ke media, Rabu (20/11/2019) di Zagreb, Kroasia.
Dalam kunjungan tersebut, Mr. Reiner juga didampingi oleh jajaran anggota parlemen dari anggota partai CDU. CDU adalah partai penguasa di negara pecahan Yugoslavia itu.
"Saya menyampaikan ajakan untuk terus menjalin kerja sama dengan parlemen dan pemerintah Indonesia. Selain itu, secara khusus saya minta Pak Reiner menjembatani Indonesia dalam mengkomunikasikan kepentingan industri sawit kita dan biofuel-nya kepada forum EPP ini (partai-partai masyarakat Eropa)," tutur Cak Imin.
"Kroasia saat ini menjadi tuan rumah pertemuan partai-partai se-Eropa, dimana kita diundang sebagai salah satu peserta. Sebagai tuan rumah, posisi tawarnya tentu cukup kuat. Jadi saya minta dijembatani ke Uni Eropa. Sekalian kulonuwun, begitu, "kata Cak Imin.
Produk CPO dan turunannya (bio fuel B20) dari CPO kita diboikot Uni Eropa, dalam perundingan dagang IEU-CEPA, yang mencapai putaran ke-8 bulan Juni lalu.
"Pelarangan ini tidak fair. Ini kan upaya kita untuk mengembangkan renewable energy. Dari program B20 tahun 2018-2019 kita ngirit biaya impor solar 23 T. Kalau dengan B30 kita bisa irit impor soal 41T. Tahun depan pun sudah mandatory. Uang itu bisa kita geser untuk biaya sekolah, menambal BPJS dll. Makanya saya akan lobby habis-habisan dalam forum EPP ini supaya tidak dilarang. Doakan saja, " tutup Cak Imin.