Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Dalam lima tahun terakhir setidaknya 68 kasus fasilitas untuk penyandang disabilitas di 21 perfektur di Jepang seperti Group Home (GH) tidak dapat dibangun karena oposisi penduduk atau lokasi konstruksi harus diubah dan dipersulit.

Survei dari Mainichi Shimbun mengungkapkan dalam kasus oposisi, ada 32 kasus di mana perfektur dan kotamadya tidak menanggapi pengelolaan fasilitas.

Padahal Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Jepang bekerja keras untuk meningkatkan GH sehingga para penyandang disabilitas dapat tinggal di daerah tersebut.

Namun kesalahpahaman dan prasangka sering terjadi di berbagai tempat.

Sebagian besar penentang terhadap pembangunan fasilitas bagi para penyandang disabilitas diperkirakan terjadi di daerah perkotaan yang padat penduduk, sehingga terdapat 47 perfektur dan lokasi kantor kota yang ditunjuk pemerintah, kota inti, dan 23 distrik Tokyo menjadi target survei Mainichi.

Baca: Layanan Internet 5G Sudah Mulai Digunakan Beberapa Lokasi di Jepang

Baca: Dua Guru SMP Negeri di Oita Jepang Dipecat Gara-gara Tosatsu dan Pelecehan Seksual terhadap Siswinya

Sebuah kuesioner dikirim melalui email ke pemerintah daerah pada bulan September 2019 menanyakan tentang kampanye oposisi yang berlangsung dalam lima tahun dari Oktober 2014 hingga September 2019.

Terungkap ada total 68 kasus penangguhan pembangunan fasilitas bagi para penyandang disabilitas dan perubahan lokasi yang direncanakan karena ada tentangan.

Melihat fasilitas berdasarkan jenis, jumlah fasilitas yang ditempati, seperti GH, adalah yang terbesar sebanyak 52 kasus.

Ada 17 fasilitas rawat jalan, seperti dukungan untuk pekerjaan dan cacat perkembangan, dan delapan fasilitas untuk anak-anak cacat, seperti layanan hari setelah sekolah.

Berdasarkan jenis kecacatan, penentangan terhadap fasilitas bagi penyandang disabilitas intelektual dan mental menyumbang 70 persen dari total.

Jumlah ini paling banyak ditolak dengan alasan tersebut.

Ketika ditanya alasan ketidaksetujuan dalam berbagai jawaban, banyak yang mendapati bahwa para penyandang disabilitas dianggap berbahaya, lingkungan hidup memburuk, dan penjelasan yang tidak mencukupi.

Di 71 lokasi di Jepang menjawab bahwa tidak ada (gerakan oposisi).

Baca: Kasus Pertama di Jepang, Tanah Girik Kyoto Bikin Pusing Pemda Setempat yang Ingin Berbenah

Baca: Penampilan Berbeda Prabowo Subianto Kunjungi Kantor Kementerian Pertahanan Jepang, Curi Perhatian