Mahathir Mohamad Bisa Kembali Menjadi PM Malaysia, tanpa Harus Menepati Janjinya kepada Anwar
Mahathir Mohamad Bisa Kembali Menjadi PM Malaysia, tanpa Harus Menepati Janjinya pada Anwar
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: bunga pradipta p
DAP yang merupakan anggota koalisi Pakatan Harapan yang populer bagi pemilih etnis Tionghoa, sebelumnya menolak untuk bekerja dengan Umno.
DAP melihat adanya korupsi yang merajalela dan serta pandangan etnis-agama sayap kanan.
Namun, belum jelas apakah Umno memiliki dukungan sebanyak yang diklaim Musa.
Umno hanya memiliki 39 anggota parlemen.
Diberitakan sebelumnya, hanya beberapa jam setelah mengundurkan diri, Mahathir ditunjuk sebagai perdana menteri sementara oleh raja.
Sejak itu ia telah bekerja untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di antara wakil-wakil terpilih dari berbagai partai, dan sebagian besar pengamat percaya bahwa ia akan dapat menyatukan mayoritas.
Mahthir saat ini mendapat dukungan yang dijanjikan oleh aliansi politik di negara bagian Malaysia Timur, tiga partai komponen Pakatan Harapan dan Partai Persatuan Adat Malaysia (Bersatu).
Mahathir merupakan mantan ketua Partai Persatuan Adat Malaysia (Bersatu) atau Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPMB) di mana ia mengundurkan diri Senin lalu.
Mahathir diyakini telah mengundurkan diri dari Bersatu (PPMB) karena ia tidak ingin bekerja dengan Umno.
Ia menilai Umno memiliki rekor korupsi terbanyak serta kurangnya integritas, meskipun beberapa anggota partainya telah terbuka untuk aliansi.
Bersatu (PPMB) sendiri telah meninggalkan koalisi Pakatan Harapan pada hari Senin, beberapa menit sebelum Mahathir mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua dan sebagai perdana menteri.
Dengan runtuhnya koalisi Pakatan Harapan yang hanya berkuasa 21 bulan dalam masa jabatan Mahathir, susunan pemerintahan yang baru masih tidak jelas.
Meski begitu, sebagian besar pengamat tampaknya yakin Mahathir akan tetap menjadi perdana menteri dengan adanya dukungan luar biasa dari para anggota parlemen.
Namun yang jelas, koalisi lama Pakatan Harapan telah berakhir, ujar Ibrahim Suffian dari jajak pendapat independen Pusat Merdeka.