TRIBUNNEWS.COM - Krisis politik di Malaysia pasca pengunduran diri Perdana Menteri Mahathir Mohamad tampaknya akan berakhir dengan "plot twist" setelah adanya intrik berhari-hari yang melibatkan pertemuan darurat, dukungan publik serta intervensi raja.

Mahathir (94) kemungkinan besar akan kembali menjabat sebagai perdana menteri Malaysia, terlepas dari kehancuran koalisi Pakatan Harapan yang pernah ia pimpin menuju kemenangan pada pemilihan umum Mei 2018 lalu.

Seperti yang diberitakan South China Morning Post, pengunduran diri yang dilakukan Mahathir pada Senin (24/2/2020) lalu adalah bunut dari upaya kudeta dari beberapa bagian pendukungnya yang berharap untuk membentuk pemerintahan baru di belakangnya.

Para pemimpin kudeta ingin Mahathir menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun penuh daripada melihat Mahathir memenuhi janjinya untuk menyerahkan kekuasaan kepada Anwar Ibrahim.

Baca: Sejarah Hubungan Politik Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim, Dulu Pernah Bersatu Sekarang Tak Tentu

Setelah pengunduran dirinya, ada pembicaraan bahwa pemerintah non-partisan (yang terdiri dari partai-partai komponen Pakatan Harapan yang telah pecah kongsi) serta partai-partai oposisi nasionalis Melayu sayap kanan, akan dibentuk.

Namun pada hari Selasa, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (Umno) mengesampingkan hal itu setelah melakukan pertemuan dengan Mahathir dan juga raja.

Raja memiliki kekuatan untuk membubarkan parlemen jika perdana menteri menyarankannya.

Sepanjang hari semua tokoh elit telah berjuang untuk mengumpulkan suara mayoritas parlemen, yaitu 112 anggota atau lebih.

Jika jumlah suara minimum tidak terpenuhi, maka raja akan menunjuk seorang perdana menteri yang dia percaya dapat memerintah mayoritas parlemen.

Umno, yang pernah memerintah sebagai partai terbesar koalisi Barisan Nasional, menarik janji atas dukungan kepada Mahathir.

Umno mengklaim mereka dapat membentuk koalisi luas dari partai-partai yang bisa mendominasi dengan 130 kursi.

Maka, bergabung dengan pemerintah persatuan "tidak akan adil bagi orang-orang".

Baca: Mahathir Mohamad Mengundurkan Diri sebagai PM Malaysia tapi Ditunjuk Lagi, Apa yang Sedang Terjadi?

Sekretaris Jenderal Umno Annuar Musa mengatakan ia telah memberi tahu raja bahwa kelompoknya telah memiliki mayoritas yang cukup untuk membentuk pemerintahan.

Hal itu memungkinkan Mahathir menjadi kepala jika Mahathir melepaskan aliansi dengan Partai Aksi Demokratis atau DAP.

DAP yang merupakan anggota koalisi Pakatan Harapan yang populer bagi pemilih etnis Tionghoa, sebelumnya menolak untuk bekerja dengan Umno.

DAP melihat adanya korupsi yang merajalela dan serta pandangan etnis-agama sayap kanan.

Namun, belum jelas apakah Umno memiliki dukungan sebanyak yang diklaim Musa.

Umno hanya memiliki 39 anggota parlemen.

Diberitakan sebelumnya, hanya beberapa jam setelah mengundurkan diri, Mahathir ditunjuk sebagai perdana menteri sementara oleh raja.

Sejak itu ia telah bekerja untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di antara wakil-wakil terpilih dari berbagai partai, dan sebagian besar pengamat percaya bahwa ia akan dapat menyatukan mayoritas.

Mahthir saat ini mendapat dukungan yang dijanjikan oleh aliansi politik di negara bagian Malaysia Timur, tiga partai komponen Pakatan Harapan dan Partai Persatuan Adat Malaysia (Bersatu).

Mahathir merupakan mantan ketua Partai Persatuan Adat Malaysia (Bersatu) atau Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPMB) di mana ia mengundurkan diri Senin lalu.

Mahathir diyakini telah mengundurkan diri dari Bersatu (PPMB) karena ia tidak ingin bekerja dengan Umno.

Ia menilai Umno memiliki rekor korupsi terbanyak serta kurangnya integritas, meskipun beberapa anggota partainya telah terbuka untuk aliansi.

Bersatu (PPMB) sendiri telah meninggalkan koalisi Pakatan Harapan pada hari Senin, beberapa menit sebelum Mahathir mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua dan sebagai perdana menteri.

Dengan runtuhnya koalisi Pakatan Harapan yang hanya berkuasa 21 bulan dalam masa jabatan Mahathir, susunan pemerintahan yang baru masih tidak jelas.

Meski begitu, sebagian besar pengamat tampaknya yakin Mahathir akan tetap menjadi perdana menteri dengan adanya dukungan luar biasa dari para anggota parlemen.

Namun yang jelas, koalisi lama Pakatan Harapan telah berakhir, ujar Ibrahim Suffian dari jajak pendapat independen Pusat Merdeka.

Jika Mahathir pada akhirnya dapat membentuk koalisi baru, kemungkinan ia akan memiliki nama baru dan tidak akan terikat untuk mengikuti manifesto pra-pemilihan Pakatan Harapan, termasuk janjinya menyerahkan jabatan pada Anwar Ibrahim.

Wawancara dengan Raja

Masih dilansir South China Morning Post, untuk pertama kalinya dalam sejarah politik Malaysia, sang raja mulai melakukan wawancara kepada 222 anggota parlemen pada Selasa lalu.

Wawancara itu dimaksudkan untuk menentukan siapa perdana menteri selanjutnya.

Perkembangan ini terjadi hanya 21 bulan setelah koalisi Pakatan Harapan menang dramatis atas koalisi Barisan Nasional.

Barisan Nasional yang telah berkuasa selama 61 tahun, ternoda karena korupsi.

Pada saat itu, kemenangan Mahathir (bersama mantan saingannya Anwar Ibrahim) dirayakan sebagai kelahiran "Malaysia Baru".

Pertarungan di dalam Pakatan Harapan langsung dimulai segera setelah itu.

Poin utama pertikaian adalah ketika Anwar Ibrahim (72), akan mengambil alih jabatan Mahathir.

Anwar pernah menjabat sebagai perdana menteri antara 1981 dan 2003.

Anwar mengejutkan Malaysia pada Minggu malam ketika ia merasa telah "dikhianati" oleh anggota partai Mahathir dan yang lainnya dari Parti Keadilan Rakyat (PKR) sendiri yang berusaha menghalanginya untuk menjadi PM Malaysia berikutnya.

Masih menjadi pertanyaan tentang masa depan mantan wakil presiden PKR Azmin Ali, yang dipecat dari partai pada hari Senin bersama sekutunya Zuraidah Kamaruddin.

Sebagai balasan, mantan menteri itu membawa 9 loyalis mereka untuk duduk sebagai blok independen di parlemen.

Azmin telah mengalami keretakan yang berkepanjangan dengan presiden partainya, Anwar.

Pada hari Senin, sekretaris jenderal DAP Lim Guan Eng mengatakan para "pemberontak" PKR marah karena mereka bekerja sama dengan Umno, Partai Islam Malaysia (PAS) sayap kanan, dua partai oposisi yang lebih kecil dan bagian Bersatu tertentu untuk "membentuk dukungan" baru.

Narasumber dari PKR mengatakan bahwa Azmin telah "keluar", meskipun sebelumnya dianggap sebagai pilihan alternatif bagi perdana menteri berikutnya.

Nama Azmin muncul sebagai alternatif perdana menteri berikutnya mengingat ketidaksukaan Mahathir terhadap Anwar, yang ia singkirkan karena tuduhan korupsi dan sodomi tahun 1990-an.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)