TRIBUNNEWS.COM - Yang di-Pertuan Agong belum mengidentifikasi anggota parlemen (MP) yang memiliki dukungan mayoritas di antara anggota lainnya, untuk diangkat sebagai perdana menteri baru.

Menurut laporan Malay Mail, itulah penjelasan dari Istana Negara, saat ditanya terkait pemilihan perdana menteri.

Pengawas Keuangan Keluarga Kerajaan dan Rumah Tangga Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin mengatakan, Dewan Rakyat dan partai politik diberi kesempatan yang sama.

Hal ini terkait pemilihan perdana menteri Malaysia yang baru.

"Istana Negara akan menghubungi para pimpinan partai politik dan perwakilan dari Dewan Rakyat, untuk memberikan kesempatan mereka mengajukan nominasi anggota Dewan Rakyat sebagai calon perdana menteri," ujar Datuk Ahmad.

Baca: Kabar Terbaru Polemik Politik Malaysia: Pemilihan PM Diadakan 2 Maret, Mahathir Kembali ke Bersatu

Baca: Mahathir Mohamad Dikabarkan Lolos dari Lubang Jarum dan Bisa Kembali Menjadi PM Malaysia

Sementara itu Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengklaim Pakatan Harapan memiliki dukungan yang besar karena anggota parlemen yang banyak dari tubuh PKR.

Anwar optimis dirinya akan bisa memenangkan posisi Perdana Menteri ini karena sudah mengantongi banyak dukungan.

"Dewan Presiden percaya, Datuk Seri Anwar Ibrahim harus diberi kesempatan untuk melakukan audiensi dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong."

"Tujuannya untuk membuktikan kepercayaan mayoritas anggota parlemen terhadapnya," bunyi sebuah pernyataan dari PKR Jumat (28/2/2020) sore ini, dilansir Malay Mail.

Selama dua hari terakhir ini, Yang di-Pertuan Agong secara pribadi berbincang dengan anggota parlemen untuk memecahkan problem politik ini.

Pasalnya, saat ini tidak ada koalisi politik yang memiliki dukungan mayoritas.

Bahkan sedikitnya ada 112 anggota parlemen yang mendukung agar bisa menjadi pemerintah federal, tapi nyatanya tidak ada.

Dihitung dengan koalisi PH saja, dukungannya untuk Anwar ada 92 anggota parlemen.

Ke-92 anggota parlemen itu berasal dari koalisi partai PH yang dulu yaitu DAP, PKR, dan Partai Amanah Negara.

Sebelumnya, Partai Johor Pakatan Harapan (PH) mengumumkan pihaknya mendapat dukungan 28 suara dari 56 anggota dewan pada Kamis (27/2/2020).

Situasi ini memperpanjang kebuntuan politik, dimana PH memiliki pemerintahan yang tergantung.

Ketua Johor Partai Amanah Negara, Aminolhuda Hassan, mengatakan koalisi sekarang mendapat dukungan kuat dari 28 anggota parlemen negara bagian.

Dia menolak pengumuman sebelumnya terkait pemerintahan baru, dengan aliansi anggota Bersatu, Barisan Nasional, dan PAS.

"Kami mendapatkan dukungan dari sembilan anggota majelis dari Amanah, 14 dari DAP, dan 5 dari PKR."

"Koalisi baru memang tidak memiliki keuntungan untuk membentuk pemerintahan berikutnya, tapi kami punya kualifikasi untuk memimpin negara," ujar Aminolhuda, dilansir Malay Mail.

Berawal dari Mundurnya Mahathir Mohamad

Gonjang-ganjing perpolitikan Malaysia ini berawal dari mundurnya Mahathir Mohamad dari kursi Perdana Menteri.

Mahathir mengundurkan diri pada Senin (24/2/2020).

Pria yang kini berstatus perdana menteri sementara ini, juga mengundurkan diri sebagai ketua Bersatu di hari yang sama.

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Mahathir tidak memberikan alasan pasti kenapa dia mundur dari posisi yang banyak dilirik orang itu.

Kabarnya, ada ketegangan yang sudah berlangsung lama di dalam aliansi yang berkuasa.

Pakatan Harapan mencoba menggagalkan kemitraan dan kesepakatan antara Mahathir dengan Anwar Ibrahim.

Memang, Mahathir dan Anwar sudah lama berselisih paham.

Akan tetapi, mereka sempat bersatu pada pemilihan umum 2018.

Keduanya berhasil melengserkan pemerintahan Najib Razak, yang terjerat kasus korupsi 1 MDB.

Belakangan diketahui, kesepakatan itu satu diantaranya adalah Mahathir harus rela menyerahkan kursi perdana menteri pada Anwar.

Tentunya itu dilakukan ditengah-tengah kepemimpinannya.

Kendati demikian, Mahathir tidak memastikan kapan kursi itu akan dia serahkan pada koalisi dadakannya itu.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani/Tiara Shelavie)