TRIBUNNEWS.COM - Pertama kalinya dalam sejarah Malaysia, parlemen akan menentukan siapa yang akan menjadi perdana menteri.

Mahathir Mohamad mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Malaysia pada Senin (24/2/2020).

Politik Malaysia tambah memanas saat koalisi Pakatan Harapan (PH) pecah kongsi.

Pakatan Harapan kehilangan suara mayoritasnya di Dewan Rakyat karena beberapa partai komponen PH, yaitu partai Bersatu (26 anggota parlemen), PKR (11 anggota), dan komponen PH lainnya, memutuskan untuk keluar.

Mahathir pun juga mengundurkan diri sebagai ketua Bersatu, di hari yang sama.

Baca: Mahathir Mohamad Dikabarkan Lolos dari Lubang Jarum dan Bisa Kembali Menjadi PM Malaysia

Juga pada hari Senin, Raja Malaysia Abdullah menunjuk Mahathir sebagai PM sementara sampai PM yang baru terpilih.

Saat konferensi pers di Putrajaya (27/2/2020), yang membahas Paket Stimulus Ekonomi 2020 untuk membahas prospek ekonomi sering mewabahnya virus corona, Mahathir mengumumkan hasil wawancara raja dengan anggota parlemen yang dilakukan pada hari Selasa dan Rabu lalu.

Dilansir The Sun Daily, Mahathir menyebut dalam wawancara itu, raja tidak menemukan pemimpin yang memiliki suara mayoritas untuk menjadi perdana menteri selanjutnya.

Maka, ujar Mahathir, raja akan menyerahkannya pada Dewan Rakyat untuk memilih perdana manteri.

Jika gagal, parlemen harus dibubarkan dan pemilihan baru dilakukan.

Dalam konferensi pers kemarin pula, Mahathir mengumumkan dirinya kembali menjadi ketua partai Bersatu.

Jumlah Suara yang Dibutuhkan

Pakar Konstitusi Assoc Prof Dr Shamrahayu Abd Aziz mengatakan bahwa meskipun Pasal 43 (2) (a) Konstitusi Federal tidak secara khusus menyatakan apa yang dimaksud dengan "mayoritas", ia menafsirkan "mayoritas" adalah kandidat yang memerintahkan kepercayaan setidaknya 112 dari 222 anggota parlemen di Dewan Rakyat.

"Beberapa menafsirkan 'mayoritas' sebagai suara yang paling banyak. Misalnya, jika ada tiga kandidat, maka orang yang memperoleh jumlah suara tertinggi akan menjadi perdana menteri, tetapi bagi saya, kandidat harus mendapatkan 112 suara untuk memenuhi syarat," katanya pada Bernama.

Shamrahayu juga menilai bahwa suara mayoritas adalah sesuatu yang logis dan penting untuk stabilitas pemerintahan yang akan dibentuk.

Sebab, hal itu menunjukkan kandidat yang memperoleh dukungan optimal telah memenuhi syarat untuk memegang jabatan perdana menteri.

Sementara itu, pakar hukum Internasional Universitas Islam Malaysia Prof Dr Nik Ahmad Kamal Nik Mahmood juga berbagi pandangan yang sama dengan Dr Shamrahayu.

Nik Ahmad Kamal menilai bahwa perdana menteri berikutnya setidaknya harus mendapatkan suara mayoritas sederhana.

"Saya tidak yakin apakah masing-masing partai politik akan mencalonkan seorang kandidat ... mungkin hanya beberapa nama yang akan diusulkan mengingat krisis politik sekarang yang berpusat di sekitar para pemimpin tertentu," katanya.

Ia juga mengatakan mungkin saja ada anggota parlemen yang tidak dapat menghadiri sidang khusus karena keadaan yang tidak dapat dihindari.

Namun karena pentingnya proses ini bagi negara, partai harus memastikan setiap anggota parlemen mereka hadir untuk memberikan suara.

"Yang penting adalah 112 suara bahkan jika 222 anggota parlemen tidak datang, namun kehadiran yang sempurna sangat penting karena masa depan negara ini dipertaruhkan," tambahnya.

4 Hal Penting yang Harus Diketahui tentang Memanasnya Situasi Politik di Malaysia Saat Ini

Seperti yang dirangkum dari The Guardian, inilah hal-hal penting yang harus diketahui tentang politik Malaysia saat ini:

1. Apa alasan Mahathir mengundurkan diri?

Mahathir tidak memberikan alasan jelas atas pengunduran dirinya.

Disebut ada ketegangan lama dalam aliansi yang berkuasa, Pakatan Harapan yang mencoba menggagalkan kemitraan dan kesepakatan antara Mahathir dan Anwar Ibrahim.

Mahathir dan Anwar telah berselisih selama puluhan tahun, tetapi mereka mendadak bersatu menjelang pemilihan umum 2018 untuk menggulingkan pemerintah Najib Razak, yang terjerat dalam sengketa korupsi 1MDB.

Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Mahathir berjanji akan menyerahkan jabatannya sebagai perdana menteri kepada Anwar di tengah-tengah.

Namun, Mahathir menolak untuk menetapkan tanggal pasti kapan ia menyerahkan jabatannya kepada Anwar.

Persaingan antara dua faksi politisi mulai muncul pada hari Minggu (23/2/2020), ketika pendukung Mahathir dikabarkan bertemu dengan partai oposisi yang terlibat dalam skandal 1MDB untuk membahas pembentukan aliansi baru.

Pada hari Senin (24/2/2020), Anwar berkata bahwa Mahathir sempat berbicara dengannya.

Anwar percaya bahwa Mahathir tidak akan bekerja sama dengan mereka-mereka yang terlibat dengan rezim masa lalu, Barisan Nasional.

2. Apakah ini akhir dari kejayaan Mahathir?

Belum tentu.

Meskipun Mahathir telah mengundurkan diri dari posisinya, analis mengatakan Mahathir sekarang dalam posisi yang lebih kuat daripada pada tahun 2018 lalu.

Partai-partai dari kedua belah pihak, termasuk para pendukungnya yang telah keluar dari Pakatan Harapan, masih tampak mendukungnya.

Tidak jelas apakah Mahathir benar-benar berniat untuk mundur atau kemunduran merupakan taktiknya untuk kembali berkuasa.

Baca: Mahathir Mohamad Bisa Kembali Menjadi PM Malaysia, tanpa Harus Menepati Janjinya kepada Anwar

3. Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat?

Politisi sekarang tengah berusaha membentuk pemerintahan, di mana kubu-kubu yang bersaing bergegas untuk melakukan kesepakatan.

Untuk membentuk suatu pemerintahan, koalisi harus memiliki minimal 112 dari 222 anggota parlemen.

Mahathir dapat membentuk pemerintahan dengan partai-partai yang tetap berada dalam koalisi yang berkuasa, didukung oleh dukungan baru dari tempat lain.

Atau ia bisa mengikuti pendukung tradisionalnya yang telah meninggalkan Pakatan Harapan, dan bekerja sama dengan mereka yang ia singkirkan dari kekuasaan pada 2018.

Atau, ia juga bisa mundur dari polemik ini dan memberi jalan untuk Anwar dan tokoh-tokoh dari partainya sendiri, Bersatu, untuk "berlomba-lomba".

4. Mengapa hubungan Mahathir dan Anwar selalu naik turun?

Mahathir dan Anwar pernah bekerja bersama dalam partai yang sama, di mana Anwar menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menteri keuangan di bawah Mahathir, ketika Mahathir menjadi perdana menteri selama 22 tahun.

Tetapi keduanya berselisih mengenai masalah yang berkaitan dengan ekonomi, dan Anwar dipecat pada tahun 1998.

Anwar kemudian memimpin protes terhadap Mahathir, dan kemudian dipenjara dengan tuduhan korupsi dan sodomi.

Banyak yang mengatakan tindakan itu merupakan upaya Mahathir untuk menyingkirkan Anwar karena menganggapnya sebagai ancaman potensial.

Anwar dipenjara dua kali atas tuduhan sodomi yang dikritik secara luas.

Namun, Mahatir kembali bekerja sama dengan Anwar sebelum pemilihan 2018.

Saat itu Mahathir berjanji akan membebaskan Anwar dari penjara namun dengan syarat ia mau membantunya manggulingkan Najib Razak.

Pada Mei 2018, Anwar bebas dan mendapatkan pengampunan kerajaan.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)