Beberapa dari mereka yang ada dalam daftar Mahathir membantah mendukung mantan perdana menteri itu.

Tetapi jika jumlahnya tetap, analis mengatakan Mahathir dapat mengajukan mosi tidak percaya dalam sidang berikutnya yang akan diadakan Senin depan, pada 9 Maret.

"Apakah Muhyiddin akan menghadapi mosi tidak percaya atau tidak, benar-benar bergantung pada apakah 113 anggota parlemen yang menjanjikan dukungan untuk Mahathir benar-benar menepati janjinya," kata Harrison Cheng, direktur asosiasi dan analis utama Malaysia di konsultan Control Risks.

"Para oportunis yang tidak ingin ketinggalan jabatan kabinet sekarang mungkin tergoda untuk melompat kapal, meskipun daftar anggota parlemen yang diterbitkan Mahathir dapat menarik garis sehingga sekarang tidak masuk akal untuk pindah, mengingat bahwa mereka telah secara eksplisit diidentifikasi sebagai pendukung Mahathir," tulis Cheng dalam sebuah catatan.

Baca: Profil Lengkap Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia Baru yang Gantikan Mahathir Mohamad

Tetapi Adib Zalkapli, seorang direktur di kantor konsultasi BowerGroupAsia Malaysia, mengatakan bahwa tidak mungkin pembicara parlemen akan mengizinkan parlemen untuk memberikan suara pada mosi tidak percaya.

"Parlemen diadakan terutama untuk transaksi bisnis pemerintah dan memutuskan agenda parlemen, sehingga tidak mungkin penunjukan (Muhyiddin) ditantang," katanya kepada CNBC "Squawk Box Asia" pada hari Senin.

Kembalinya pihak-pihak yang tercemar skandal

Bahkan jika Muhyiddin memiliki suara terbanyak, tidak bisa dipastikan pemerintah koalisi baru akan memiliki perjalanan yang mulus.

Partai sang perdana menteri sendiri, Bersatu, masih terpecah.

Beberapa anggota secara terbuka menyatakan dukungan mereka untuk Mahathir.

Salah satu mitra koalisi, partai Islamis PAS, dapat berusaha untuk mendorong "kebijakan yang diilhami oleh agama" yang akan menyebabkan perselisihan dengan sekutu lain, kata Cheng.

Selain itu, kembalinya partai-partai politik yang pernah diwarnai skandal korupsi akan menghambat reformasi yang telah dimulai oleh pemerintah sebelumnya serta membuat marah masyarakat Malaysia.

"Saya harap kemajuan reformasi anti-korupsi di bawah PH (Pakatan Harapan) bisa terselesaikan," kata Cheng.

Analis menambahkan bahwa tidak jelas apakah pengadilan korupsi yang melibatkan mantan Perdana Menteri Najib Razak dan para pemimpin UMNO lainnya akan berlanjut di bawah pemerintahan yang dipimpin Muhyiddin.